Pajak Kripto Naik di Indonesia

Pasar aset kripto di Indonesia kembali mendapat sorotan setelah pemerintah resmi menaikkan tarif pajak atas transaksi di bursa lokal. Perubahan ini mulai berlaku awal Agustus 2025, dan meski hanya menyentuh beberapa persen, efeknya berpotensi signifikan bagi trader maupun industri.

Pajak transaksi kripto bukan hal baru di Indonesia. Sejak 1 Mei 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberlakukan pungutan bagi semua transaksi aset digital di bursa terdaftar Bappebti.

- PPh final: 0,1%
- PPN: 0,11%
- Berlaku: semua transaksi jual/beli
- Pemotongan: dilakukan otomatis oleh bursa

Langkah ini diambil untuk mengatur pasar kripto yang terus berkembang dan memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Selama 2022–2024, tarif pajak tidak berubah meski volume transaksi harian mencapai ratusan miliar rupiah.

Awal Agustus 2025, pemerintah resmi menaikkan tarif PPh final untuk transaksi kripto, sementara PPN tetap sama.

- PPh final: 0,2% (sebelumnya 0,1%)
- PPN: tetap di 0,11%
- Pemungutan: otomatis oleh bursa
- Pelaporan: tidak perlu manual, karena dipotong langsung di sistem

Kenaikan ini terlihat kecil di angka, tapi efeknya signifikan bagi trader aktif. Contoh: transaksi Rp50 juta kini dipotong PPh Rp100 ribu, belum termasuk PPN.

Kenaikan pajak ini memicu perdebatan. Bursa lokal khawatir likuiditas akan menurun jika trader mengurangi aktivitas, sementara beberapa investor institusional bisa mempertimbangkan memindahkan volume perdagangan ke bursa luar negeri.

- Penurunan frekuensi trading ritel
- Migrasi volume ke platform internasional
- Penurunan pendapatan bursa lokal dan penyedia layanan kripto

Dari perspektif pemerintah, kebijakan ini dianggap adil karena instrumen investasi tradisional sudah lama dikenakan pajak.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengenakan pajak kripto. Beberapa negara Asia menerapkan skema berbeda, sehingga daya saing bursa lokal perlu diperhatikan.

- Singapura: 0% untuk capital gain (kecuali digunakan dalam bisnis)
- Thailand: sekitar 15% untuk capital gain
- Filipina: PPN 12% untuk transaksi barang/jasa termasuk kripto
- Indonesia: PPh final 0,2% + PPN 0,11%

Dengan skema ini, tarif Indonesia relatif moderat, namun risiko migrasi trader ke yurisdiksi lebih longgar tetap ada.

Bagi trader harian, kenaikan pajak akan menggerus margin, terutama bagi strategi scalping. Trader jangka panjang mungkin lebih tahan, namun tetap perlu menghitung ulang potensi keuntungan bersih.

- Beban transaksi kini lebih tinggi
- Potongan berlaku untuk semua jenis aset di bursa lokal
- Tidak ada pengecualian untuk volume kecil

Untuk menghadapi tarif baru, trader dapat mempertimbangkan langkah berikut:

- Mengurangi frekuensi transaksi untuk menekan biaya pajak
- Memilih aset dengan volatilitas agar profit menutup beban pajak
- Memperpanjang periode hold supaya tidak sering terkena potongan
- Memantau regulasi luar negeri jika mempertimbangkan pindah bursa

Bayangin profit kamu kepotong sebelum sempat dirayain…

Kalau kamu, pilih: tetap gas di bursa lokal atau kabur ke luar negeri?
Tulis jawaban kamu di kolom komentar, pengen tahu mayoritas pilih yang mana! 🚀