Tangerang Selatan, 24 Januari 2025 – Memasuki 2025, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) berkomitmen memperkuat Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sebagai
instrumen penguatan perdagangan komoditas unggulan Indonesia melalui pembentukan harga
acuan. Demikian disampaikan Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya dalam konferensi pers
Capaian Kinerja Bappebti 2024 dan Langkah Strategis 2025 di Tangerang Selatan, Jumat (24/1).
Kegiatan ini merupakan rangkaian Outlook dan Rapat Koordinasi Bappebti Tahun 2025 pada 23—
24 Januari 2025.
“Tahun ini akan menjadi tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan. Untuk itu, Bappebti
berkomitmen terus meningkatkan kinerja di setiap sektor terkait. Komitmen ini menjadi langkah
strategis Bappebti dalam menghadapi berbagai tantangan perdagangan, baik di tataran global
maupun dalam negeri dengan capain kinerja 2024 sebagai bahan refleksi dan pijakan,” tegas Tirta.
Menurut Tirta, Bappebti juga berkomitmen menyukseskan arahan Presiden RI untuk program
swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi. Selain itu juga tentu menyukseskan tiga
program kerja Menteri Perdagangan dalam pengamanan pasar dalam negeri, memperluas pasar
ekspor, dan UMKM Bisa Ekspor, yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkelanjutan dan produk lokal yang berdaya saing.
Tantangan lain, lanjut Tirta, adalah adanya peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan
aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (IAKD), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto; Derivatif
Keuangan yaitu Indeks Saham dan Single Stock dari Bappebti ke OJK Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif (PMDK), dan Bursa Karbon; serta derivatif pasar uang dan pasar valuta asing
(PUVA) atau Forex dari Bappebti ke Bank Indonesia. Hal ini membuat Rencana Strategis Bappebti
lima tahun ke depan harus dilakukan sedikit refresh dan fokus pada penguatan perdagangan
berbasis komoditas.
Tirta menguraikan, sebagai refleksi dan pijakan langkah ke depan, sejumlah capaian Bappebti
sepanjang 2024 memberikan optimisme untuk pertumbuhan PBK lebih baik di 2025 dan tahuntahun mendatang.
Dari bidang Sistem Resi Gudang (SRG), pada 2024 terdapat 280 gudang SRG yang tersebar di 29
provinsi (144 kabupaten/kota) di Indonesia. Nilai transaksi SRG pada 2024 mencapai Rp2,87 triliun
atau naik 202,64 persen dibandingkan dengan 2023 yang mencapai Rp946 miliar. Pembiayaannya
pun mencapai Rp1,89 triliun atau naik 199,36 persen dibandingkan dengan 2023 yang hanya
sebesar Rp631 miliar.
”Beberapa komoditas SRG yang telah mampu mendorong terjaganya inflasi, antara lain beras,
bawang merah, gula, ikan, gabah. Adapun yang mendorong penguatan ekspor nonmigas, antara
lain kopi, beras organik, timah, lada, ikan, rumput laut, dan telur ikan terbang,” ungkap Tirta.
Selain itu, pada 2024, nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK) mencapai Rp97,15 miliar atau
naik 47,18 persen dibandingkan 2023 yang hanya sebesar Rp66,01 miliar. ”Kinerja SRG dan PLK
masih berpotensi untuk dikembangkan. Optimalisasi SRG dan PLK menjadi instrumen penting
untuk mendukung swasembada pangan, pengamanan pasar dalam negeri, dan perluasan pasar
ekspor, serta tentunya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” imbuh Tirta.
Sedangkan di bidang PBK, total nilai transaksi pada 2024 (national value) mencapai Rp33,21 triliun
atau naik 29,34 persen dibandingkan 2023 yang mencapai Rp25,67 triliun. Komoditas transaksi
multilateral dalam transaksi PBK tersebut, antara lain timah, crude palm oil (CPO), emas, kopi,
kakao, dan olein.
“Sebagai evaluasi, capaian kinerja PBK tersebut memang masih didominasi transaksi bilateral,
sehingga perlu terus didorong penguatan transaksi multilateral berbasis komoditas unggulan
Indonesia, seperti CPO, olein, kopi, kakao dan pengembangan komoditas yang berpotensi dalam
kontrak berjangka, antara lain nikel, karet, dan renewable energy certificates (RECs),” terang Tirta.
Capaian lainnya adalah perdagangan komoditas pasar fisik emas (secara digital) di bursa
berjangka. Pada 2024, nilai transaksi perdagangan ini mencapai Rp58,3 triliun atau naik 466 persen
dibandingkan 2023 yang hanya Rp10,3 triliun. Sedangkan volume transaksinya mencapai 47,4 ton
atau naik 358,3 persen dibandingkan 2023 yang mencapai 10,4 ton. Hal ini dipicu karena harga
emas yang baik pada 2024 dan kesadaran masyarakat yang meningkat untuk bertransaksi emas
fisik di bursa berjangka.
“Untuk perdagangan CPO di Bursa CPO Indonesia, volume transaksi untuk CPO futures tercatat
28.613 lot (143.065 metrik ton). Transaksi CPO ini cukup menggembirakan meskipun untuk
transaksi fisik masih harus kita dorong optimalisasinya. Kinerja Bursa CPO Indonesia perlu
didorong agar transaksi lebih transparan, likuid, dan terpercaya,” jelas Tirta.
Demikian pula untuk perdagangan timah murni batangan ekspor di bursa berjangka, nilai
transaksinya memang mengalami penurunan. Namun, total transaksi timah murni batangan lokal
pada 2024 tercatat Rp1,78 triliun atau naik 60,2 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp1,11
triliun.
Terkait perdagangan aset kripto, total nilai transaksi pada 2024 tercatat Rp650,61 triliun atau naik
335,91 persen dari 2023 yang sebesar Rp149,25 triliun. Jumlah pelanggan aset kripto hingga
Desember 2024 mencapai 22,91 juta pelanggan. Jumlah pedagang fisik aset kripto (PFAK) yang
telah terdaftar di Bappebti sebanyak 11 PFAK dan 19 calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) yang
telah memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring
(SPAK) sedang berproses menjadi PFAK. Walaupun saat peralihan per 10 Januari 2025 sudah
tercatat sebanyak 16 PFAK.
Dalam rangka penguatan pengawasan dan penindakan, pada 2024 Bappebti rutin melakukan
pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan PBK ilegal. Bekerja sama dengan Kementerian
Komunikasi dan Digital, pada 2024, Bappebti telah memblokir 1.046 domain situs web entitas
ilegal di bidang PBK.
Bappebti juga aktif sebagai anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas
PASTI). Bappebti juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Jaksa Agung
Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI tentang Penanganan Barang Bukti Berupa Aset
Kripto dalam Perkara Tindak Pidana Umum serta pendampingan hukum aset kripto dari Jaksa
Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI.
Tirta melanjutkan, berangkat dari berbagai capaian kinerja di 2024, Bappebti menetapkan
beberapa langkah strategis ke depan untuk perkuat PBK di 2025, yaitu optimalisasi implementasi
SRG dan pengembangan PLK, penguatan transaksi multilateral berbasis komoditas unggulan
Indonesia, dan peningkatan implementasi bursa CPO Indonesia.
Lebih lanjut, Bappebti bersama bursa berjangka dan Assosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)
akan segera melakukan penguatan perdagangan nikel melalui bursa berjangka nikel di Indonesia.
Bappebti telah melakukan kajian pada 2024 dan akan segera melakukan penyesuaian Peraturan
Bappebti (Perba) Nomor 10/2024 tentang Perubahan atas Perba Nomor 3/2019 tentang Komoditi
yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di bursa berjangka dengan menambahkan nikel sebagai
subjek kontrak berjangka.
Kemudian Bappebti akan melakukan reviu atas peraturan kontrak berjangka dan spesifikasi
kontrak nikel yang diajukan oleh bursa berjangka di Indonesia sebelum diberikan persetujuan oleh
Kepala Bappebti. Targetnya, pada 2025 nikel akan ditransaksikan di bursa berjangka di Indonesia.
”Selain itu, langkah lainnya adalah melakukan integrasi layanan Bappebti dengan Inatrade
Kementerian Perdagangan; optimalisasi pengawasan PBK, SRG, dan PLK dan penindakan; dan
penguatan layanan publik Bappebti. Kami juga akan memperkuat kolaborasi Bappebti dengan OJK
dan Bank Indonesia dalam rangka mengawal pengalihan derivatif keuangan dan aset kripto; serta
optimalisasi literasi kepada masyarakat dan industri,” urai Tirta.
Dalam hal penguatan kelembagaan, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Permendag
Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Dalam ortaker
tersebut, struktur organisasi Bappebti terdiri dari Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi; Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi
Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas (semula Biro Peraturan Perundang-Undangan dan
Penindakan); dan Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi
Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas (semula Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi,
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas).
Terdapat pula Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Komoditas serta Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu,
dalam perbaikan sarana dan prasarana, kantor Bappebti pindah ke kantor pusat Kementerian
Perdagangan, Gedung Utama Lantai 4, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat.
Sekretaris Bappebti merangkap Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK, Olvy
Andrianita menambahkan, kegiatan Outlook dan Rapat Koordinasi Tahun 2025 yang
diselenggarakan selama dua hari ini merupakan forum strategis untuk bertukar pikiran dan
menggali masukan dari para narasumber dan peserta, sehingga langkah kebijakan Bappebti ke
depan dapat lebih efektif dalam penguatan PBK di Indonesia.
“Diskusi panel sangat efektif karena mengangkat berbagai tema yang fokus pada penguatan
peran SRG dan PLK dalam swasembada pangan dan penyediaan referensi harga komoditas,
pengembangan nikel pada bursa berjangka, dan perdagangan fisik RECs dalam mendukung energi
hijau. Dibahas pula optimalisasi implementasi bursa CPO Indonesia, optimalisasi perdagangan
pasar fisik emas secara digital, serta penguatan pengawasan PBK dan implementasi program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme,” pungkas Olvy.
--selesai--
Informasi lebih lanjut hubungi:
M. Rivai Abbas
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Olvy Andrianita
Sekretaris Bappebti
Kementerian Perdagangan
风险提示：本文所述仅代表作者个人观点，不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证，对于基于该内容所采取的任何行为，不承担任何责任，除非另有书面明确说明。
喜欢的话，赞赏支持一下
加载失败()