Utang Luar Negeri Indonesia Turun ke Rp7.148 Triliun per November 2025

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia menurun pada November 2025. Total ULN tercatat sebesar US$423,8 miliar, atau setara Rp7.148,48 triliun, lebih rendah dibandingkan posisi Oktober 2025 yang mencapai US$424,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan secara tahunan pertumbuhan ULN Indonesia melambat menjadi 0,2 persen (yoy), dari sebelumnya 0,5 persen (yoy). Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan utang sektor publik.

Dari sisi pemerintah, ULN tercatat US$209,8 miliar, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$210,5 miliar. Secara tahunan, pertumbuhannya juga melambat dari 4,7 persen (yoy) pada Oktober menjadi 3,3 persen (yoy) pada November 2025. Kondisi ini dipengaruhi pergerakan kepemilikan surat berharga negara di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Meski demikian, BI menegaskan pengelolaan ULN tetap dilakukan secara hati-hati, terukur, dan akuntabel, serta diarahkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemanfaatannya, ULN pemerintah digunakan antara lain untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, konstruksi, hingga sektor transportasi dan pergudangan. Hampir seluruh ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang.

Sementara itu, utang luar negeri swasta pada November 2025 tercatat US$191,2 miliar, sedikit menurun dari Oktober 2025 sebesar US$191,7 miliar. Penurunan ini sejalan dengan kontraksi rendah pada utang perusahaan non-lembaga keuangan.

Secara struktur, kondisi ULN Indonesia dinilai tetap terkendali. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,3 persen, dari sebelumnya 29,4 persen, dengan porsi utang jangka panjang mencapai 86,1 persen dari total ULN.

BI menegaskan utang luar negeri akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.