Misbakhun: Mandat BI Tak Berbeda dengan The Fed, Isu Independensi Dinilai Berlebihan

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menanggapi kekhawatiran publik terkait independensi Bank Indonesia (BI) yang kembali mencuat seiring wacana perluasan mandat bank sentral untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, mandat tersebut justru selaras dengan praktik bank sentral di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.

Misbakhun mencontohkan The Federal Reserve (The Fed) yang secara eksplisit memiliki mandat menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Ia menegaskan, keberadaan mandat tersebut tidak pernah dipersoalkan sebagai ancaman terhadap independensi The Fed.
“Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan itu adalah salah satu fungsi Bank Sentral AS. Ketika itu dimasukkan ke dalam undang-undangnya, tidak pernah ada isu independensi,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2).

Ia mempertanyakan mengapa wacana serupa justru memicu polemik ketika dibahas di Indonesia. Menurutnya, hampir seluruh bank sentral di dunia memiliki mandat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tanpa harus kehilangan independensinya.
“Kalimat soal pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja itu ada di hampir semua bank sentral dunia. Tidak ada masalah independensi di sana,” lanjutnya

Misbakhun menilai polemik yang muncul lebih disebabkan oleh narasi yang digiring seolah-olah perluasan mandat BI akan melemahkan posisi independen bank sentral. Padahal, kata dia, penguatan peran BI justru dimaksudkan untuk mendukung tujuan bernegara. Ia menegaskan BI tetap bekerja dalam kerangka konstitusi. Dalam konsep negara kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menjadi fondasi utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kesejahteraan itu bisa tercapai kalau ekonomi tumbuh, lapangan kerja tersedia, masyarakat punya penghasilan, dan daya beli meningkat,” jelasnya.

Menurut Misbakhun, keterlibatan bank sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tidak otomatis bertentangan dengan prinsip independensi. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk kontribusi BI dalam menjalankan amanat konstitusi.

Isu independensi BI sendiri kembali mencuat setelah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mendapat persetujuan DPR RI untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Menanggapi hal tersebut, Thomas menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi bank sentral dan menyatakan proses pengangkatannya telah melalui mekanisme fit and proper test sesuai aturan. Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo juga menegaskan bahwa pengisian jabatan deputi gubernur tidak akan memengaruhi independensi BI. Ia memastikan seluruh kebijakan bank sentral tetap diputuskan secara kolektif-kolegial oleh Dewan Gubernur sesuai Undang-Undang Bank Indonesia.