Prabowo Yakin Defisit APBN Tetap di Bawah 3%

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, batas tersebut tidak akan diubah kecuali jika terjadi kondisi darurat besar seperti yang pernah dialami saat pandemi COVID-19. Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo menjelaskan bahwa aturan batas defisit ini sudah lama menjadi salah satu alat penting untuk menjaga disiplin fiskal Indonesia. Ia menilai aturan tersebut membantu pemerintah mengelola keuangan negara dengan lebih hati-hati.

Batas Defisit Dinilai Penting untuk Disiplin Fiskal

Menurut Prabowo, batas defisit 3 persen berfungsi sebagai pengingat agar pemerintah tidak mengeluarkan belanja yang melampaui kemampuan keuangan negara. Prinsip dasarnya sederhana: negara tidak seharusnya membelanjakan lebih banyak dari yang mampu dihasilkan. Karena itu, pemerintah saat ini tidak memiliki rencana untuk mengubah batas tersebut selama kondisi ekonomi masih relatif stabil.

Aturan yang Sudah Berlaku Sejak Krisis Asia

Batas maksimal defisit 3 persen dari PDB sebenarnya sudah diterapkan Indonesia sejak awal tahun 2000-an, setelah negara ini melewati Asian Financial Crisis pada akhir 1990-an. Sejak saat itu, aturan tersebut menjadi salah satu indikator penting yang sering diperhatikan investor global dalam menilai stabilitas fiskal Indonesia.

Harga Minyak Jadi Salah Satu Risiko

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap tekanan pada APBN, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dapat memengaruhi keseimbangan fiskal pemerintah.

Dalam skenario moderat, jika harga minyak mencapai sekitar US$97 per barel, defisit APBN berpotensi naik hingga 3,53 persen dari PDB. Sementara dalam skenario yang lebih ekstrem, misalnya jika harga minyak melonjak hingga US$115 per barel dan rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS, defisit fiskal bahkan bisa melebar hingga sekitar 4,06 persen dari PDB.

Fundamental Ekonomi Dinilai Masih Kuat

Meski begitu, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup solid untuk menghadapi tekanan global.
Beberapa indikator yang dianggap mendukung antara lain:

• konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 54 persen dari PDB
• rasio utang luar negeri sekitar 29,9 persen dari PDB
• cadangan devisa mencapai sekitar US$151,9 miliar, setara dengan enam bulan impor

Selain itu, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dengan mengembangkan berbagai sumber energi alternatif. Beberapa yang sedang didorong antara lain panas bumi, tenaga surya, tenaga air, dan biofuel.

Pemerintah Siapkan Opsi Kebijakan Darurat

Meski optimistis defisit bisa dijaga, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi jika tekanan global semakin besar.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dapat memberi fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan anggaran negara jika situasi darurat terjadi. Langkah ini disiapkan sebagai bentuk kewaspadaan agar pemerintah tetap memiliki ruang kebijakan jika kondisi ekonomi global memburuk.