JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan bahwa BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI7DRR sebesar 3,5%. Selain itu, BI mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.
"Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya tekanan eksternal terkait ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang," ujar Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Mei 2022 secara virtual di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Baca Juga: 3 Negara dengan Suku Bunga Terendah di Dunia, Nomor 2 Pernah Menjajah Indonesia
Dia mengatakan, bahwa sejalan dengan hal tersebut, BI menempuh beberapa penguatan bauran kebijakan. Yang pertama, memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.
"Yang kedua, mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) Rupiah secara bertahap," ucap Perry.
Kemudian, langkah ketiga, meningkatkan insentif bagi bank-bank yang memberikan kredit pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM, dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang akan mulai berlaku 1 September 2022.
"Yang keempat, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas. Yang kelima, melanjutkan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi termasuk suksesnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)," ungkapnya.
Kebijakan keenam, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif. Baca Juga: Rusia Termasuk, Ini 5 Negara dengan Suku Bunga Acuan Tertinggi di Dunia
Kemudian, kebijakan yang ketujuh adalah memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lain, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama dengan Kemenkeu mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia G20 tahun 2022.
"BI akan senantiasa mencermati arah perkembangan inflasi dan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terkendalinya inflasi sesuai dengan sasaran 3%±1% pada tahun 2022 dan 2023," pungkasnya.
Lihat Juga: BI Optimistis Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,3% di 2022
"Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya tekanan eksternal terkait ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang," ujar Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Mei 2022 secara virtual di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Baca Juga: 3 Negara dengan Suku Bunga Terendah di Dunia, Nomor 2 Pernah Menjajah Indonesia
Dia mengatakan, bahwa sejalan dengan hal tersebut, BI menempuh beberapa penguatan bauran kebijakan. Yang pertama, memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.
"Yang kedua, mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) Rupiah secara bertahap," ucap Perry.
Kemudian, langkah ketiga, meningkatkan insentif bagi bank-bank yang memberikan kredit pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM, dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang akan mulai berlaku 1 September 2022.
"Yang keempat, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas. Yang kelima, melanjutkan dukungan pengembangan UMKM melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi termasuk suksesnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)," ungkapnya.
Kebijakan keenam, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif. Baca Juga: Rusia Termasuk, Ini 5 Negara dengan Suku Bunga Acuan Tertinggi di Dunia
Kemudian, kebijakan yang ketujuh adalah memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lain, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama dengan Kemenkeu mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia G20 tahun 2022.
"BI akan senantiasa mencermati arah perkembangan inflasi dan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terkendalinya inflasi sesuai dengan sasaran 3%±1% pada tahun 2022 dan 2023," pungkasnya.
Lihat Juga: BI Optimistis Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,3% di 2022
(akr)
作者：Michelle Natalia，文章来源sindonews_id，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。
风险提示：本文所述仅代表作者个人观点，不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证，对于基于该内容所采取的任何行为，不承担任何责任，除非另有书面明确说明。
喜欢的话，赞赏支持一下
加载失败()