RI Butuh Investasi Rp 604 T, Dorong Teknologi Penyimpanan Baterai

Kementerian ESDM

Menteri ESDM berbicara di World Economic Forum 2023 di Davos, Swiss.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan investasi yang dibutuhkan untuk akselerasi nol emisi karbon pada 2060 mencapai US$ 40 miliar atau sekitar Rp 604,68 triliun (kurs Rp 15.117).

Pendanaan ini dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi penunjang energi baru dan terbarukan (EBT) seperti sistem penyimpanan untuk menyimpan energi listrik dengan menggunakan baterai khusus.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa nol emisi karbon hanya bisa dicapai melalui kemajuan teknologi, mendorong inovasi, dan perbaikan secara konstan. Peta jalan nol emisi karbon menargetkan lebih dari 56 gigawatt (GW) Battery Energy Storage System (BESS) dan jutaan kendaraan listrik akan beroperasi pada 2060.

"Ini membuka ruang yang sangat besar dan potensial untuk investasi. Dibutuhkan lebih dari US$ 40 miliar pendanaan untuk program ini," kata Arifin saat sesi panel di Paviliun Indonesia pada agenda World Economic Forum 2023, dikutip dari siaran pers pada Jumat (20/1).

Arifin mencontohkan, teknologi mutakhir yang dibutuhkan untuk mengembangkan EBT di Indonesia adalah sistem teknologi penyimpanan dan teknologi solar Photovoltaic (PV) yang mampu mengubah energi dari sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung.

Dia menyebut akan ada 420 GW solar PV yang akan terpasang pada 2060 dengan kebutuhan investasi sekitar US$ 160 miliar.

"Misalnya, sistem teknologi penyimpanan yang berkembang pesat di sektor pembangkit tenaga listrik dan transportasi. Sementara solar PV bisa meningkatkan efisiensi untuk memproduksi keluaran tenaga yang lebih besar," ujarnya.

Di luar hitung-hitungan teknologi penunjang seterum EBT, Arifin mengakui perjalanan Indonesia mencapai target nol emisi karbon akan membutuhkan biaya besar yang mencapai lebih dari US$ 1 triliun hingga 2060.

Kebutuhan dana itu diproyeksikan terus meningkat di saat pembangkit listrik tenaga batu bara dihentikan lebih cepat dan digantikan dengan pembangkit listrik EBT. "Rencana penghentian operasi pembangkit tenaga listrik batu bara akan dilakukan secara bertahap dan dimulai segera," kata Arifin.

Sebagai langkah awal, pemerintah memulai program bauran dengan biomassa di pembangkit listrik tenaga batu bara milik PT PLN. Pada tahun 2025, sebanyak 52 pembangkit PLN akan beroperasi secara komersil dalam bentuk campuran bauran sumberdaya batu bara dan biomassa. Program ini ditaksir membutuhkan 10,2 ton biomassa.