Luhut Mengklaim Lelang Melalui e-Katalog Bisa Menangkal Korupsi

ILUSTRASI. Pembelian PRoduk UMKM: Pembeli di gerai produk-produk UMKM di sebuah mal di Depok, JAwa Barat, Rabu (16/02). KONTAN/Baihaki/16/02/2022

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (RUU PBJ Publik) telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023. Oleh sebab itu, pemerintah berharap RUU tersebut segera dibahas di DPR.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN akan dilakukan melalui e-katalog secara bertahap. Adapun potensi pengadaan belanja tersebut sekitar Rp 1.300 triliun per tahun. "Saya sudah ikut paraf RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Artinya, ini semua akan dalam undang-undang," ujar dia usai menghadiri pembukaan Marine Spatial Planning dan Services Expo, Selasa (19/9).

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Sudah berlangganan? Masuk

Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan

Bayar per artikel

Hanya Rp 5.000 untuk membaca artikel ini

Berlangganan dengan Google

Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran karena Google akan mengingat metode yang sudah pernah digunakan.

Business Insight

Paket Lainnya

Kontan Digital Premium Access

Luhut Mengklaim Lelang Melalui e-Katalog Bisa Menangkal Korupsi