
Pemerintah menegaskan akan membangun sistem pengawasan untuk menjamin agar pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilakukan dengan baik, akuntabel dan transparan. Hal ini untuk mencegah agar pengalaman buruk di Asabri tidak terulang lagi.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pengawasan dana Tapera dilakukan oleh Komite Pengawasan BP Tapera. Komite ini berisi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta perwakilan OJK dan profesional.
"Ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai terjadi seperti Asabri," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Asabri waktu saya jadi panglima TNI, saya nyentuh saja tidak bisa, menempatkan orang saja tidak bisa," tambahnya.
Saat itu, Moeldoko heran mengapa uang prajuritnya tidak bisa dilihat olehnya.
"Bayangkan panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperi kemarin, kita nggak ngerti," katanya.
Dengan adanya komite ini, dia yakin pengelolaan dana Tapera akan lebih transparan dan akuntabel.
"Nggak bisa macam-macam karena semua bentuk-bentuk investasi akan dijalankan pasti dikontrol dengan baik oleh para komite dan secara umum oleh OJK," ucap Moeldoko.
(kil/kil)作者:Anisa Indraini -,文章来源detik_id,版权归原作者所有,如有侵权请联系本人删除。
风险提示:本文所述仅代表作者个人观点,不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证,对于基于该内容所采取的任何行为,不承担任何责任,除非另有书面明确说明。
加载失败()