32 Juta Keluarga RI Tinggal di Hunian Tak Layak, SMF Sentil Program 3 Juta Rumah

Pemerintah Indonesia masih punya PR besar dalam menyediakan hunian yang layak. Per tahun 2023 lalu, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS mencatat, 32 juta dari total 75 juta rumah tangga di Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT SMF Martin Daniel Siyaranamual menilai, pemerintah perlu memperluas fokusnya dalam hal penyediaan rumah ke penyediaan hunian layak. Martin juga menyinggung salah satu program unggulan presiden-wakil presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Dari 75 juta, 32 jutanya tinggal di rumah tak layak huni. Datanya dari Susenas BPS tiap bulan maret. Ada program 3 juta rumah dari paslon pemenang, 3 juta ini mau dibawa ke mana? Dana perumahan bisa apa?," kata Martin, dalam acara Talkshow di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Martin mengatakan, hunian sendiri memiliki arti yang lebih luas dari rumah itu sendiri, bisa berbentuk hunian vertikal maupun kontrakan. Dalam hal ini menurutnya, masih banyak juga masyarakat Jakarta yang tinggal di kontrakan-kontrakan tidak layak berbiaya murah.

Sementara apa bila berfokus pada perumahan itu sendiri, menurutnya ada 3 dimensi yang perlu dipertimbangkan pemerintah. Pertama dimensi pendapatan, yang mana apakah masyarakat di semua desil akan mendapatkan bantuan.

Dimensi kedua ialah lokasi. Menurutnya yang perlu menjadi satu catatan penting, Indonesia terdiri atas daerah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan sendiri keberadaan hunian susun menjadi satu hal yang krusial dan tidak bisa diabaikan.

"Jangan maksa untuk punya rumah tapak di perkotaan. Artinya konteks keberadaan hunian susun menjadi krusial. Kenapa orang Indonesia enggan pindah ke hunian susun? Jawaban ini bukan untuk dijawab orang keuangan, teknik, ini urusan manusianya," ujarnya.

Kemudian dimensi ketiga berkaitan dengan status pekerjaan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di 2023, tercatat 65% pekerja di Indonesia merupakan pekerja di sektor informal. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses perbankan atau bankable.

"Mungkin nggak saat ini produk keuangan mencakup menjangkau mereka pekerja informal? Berapa banyak penduduk yang tak punya rekening? Ini penduduk dewasa, yang tak memiliki 47% per Maret 2023. Di daerah pedesaan lebih parah, 62%," paparnya.

Sementara itu, lanjut Martin, basis penyaluran batuan di Indonesia hingga saat ini masih dominan mengandalkan perbankan. Karena itulah, menurutnya tetap perlu ada dukungan pemerintah dalam penyediaan regulasi yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan.

Di sisi lain, menurutnya pasar pembiayaan di Indonesia juga tergolong masih mahal. Hal ini terlihat dari pengguna fasilitas Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) per 2022 hanya 36,1%. Sisanya, banyak yang memilih angsuran non KPR seperti kredit multi guna, lalu bayar tunai, atau lainnya seperti rumah tunggu.

Ditambah lagi dengan pertumbuhan Upah Minimum Provinsi (UMP) masyarakat yang tidak sebanding dengan harga properti. Martin pun mencoba membandingkan antara keduanya, ditambah dengan inflasi.

"Inflasi RI sekarang 2,84% sedangkan ketika bicara pertumbuhan UMP, itu naiknya 3,17%. Jadi sisanya kenaikan yang benarnya, kurang dari 1% karena dipotong inflasi," jelasnya.

Dengan perhitungan tersebut, menurutnya, kebutuhan pembelian rumah baru tidak akan bisa terpenuhi oleh para pekerja tanpa bantuan pembiayaan.

"Harga rumah nggak ada yang naiknya di bawah 1%, artinya kalau hari ini pekerja kita belum punya rumah, maka sampai ia pension pun tidak akan punya rumah dan dana perumahan mencoba menjawab itu semua," jelas dia.