Kena Ransomware, Kementerian PUPR Pastikan Operasional Tidak Terdampak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu dari total 210 kementerian dan lembaga pemerintah yang terkena dampak serangan siber ransomware di Pusat Data Nasional (PDN). Lantas, apakah hal itu berdampak terhadap operasional serta kinerja Kementerian PUPR?

Menjawab hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, memastikan bahwa serangan siber tersebut tidak berdampak terhadap operasional PUPR. Salah satu buktinya, kata Zainal, fitur face recognition bagi pegawai PUPR yang hendak masih ke kantor masih bisa digunakan.

"Kan, sudah diumumin tuh sama Kominfo. Ya, biasa tapi kita tetap jalan aja. Pakai Face recognition saya masih bisa kan?" tutur Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (28/6/2024).

"Operasional karyawan? enggak (terdampak). Tapi kita terus kan kita tidak bisa menyalahkan Kominfo kan, kita sama-sama mencari sesuatu yang lebih baik. Karena akhirnya kita diserang seperti ini kan ya tantangan bagi kita," sambungnya.

Di sisi lain, Zainal menjelaskan bahwa Kementerian PUPR juga memiliki backup data digital. Sebab, PUPR memiliki server internal untuk menyimpan data-data.
Sebelum data tersebut diintegrasikan dengan PDN, Zainal pun mengatakan bahwa tersebut disimpan di server internal PUPR dulu.

"Ada pasti ada (backup data)," ucapnya.

"Tapi yang jelas gini, sebelum dia dimigrasikan ke PDN, kan kita punya server," sambungnya.

Meskipun demikian, Zainal mengatakan bahwa pihaknya juga harus mengecek lebih rinci berapa jumlah data PUPR yang terdampak dari serangan siber tersebut. Hal ini akan dilakukannya dalam waktu dekat.

"Iya. Pasti kita perlu. Cuma kalau ditanya seberapa detail, seberapa persis harus dicek," tuturnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa serangan siber ransomware dilakukan oleh pelaku yang mengatasnamakan sebagai Brain Chiper.

Sedangkan menyangkut kerugian yang terjadi usai Pusat Data Nasional Sementara tumbang dari Kamis (24/6/2024), hingga saat ini masih pemulihannya masih dalam proses dan pemerintah tidak menyebutkannya secara pasti.

"Kerugiannya belum tahu, tapi yang kita lihat layanan publik terganggu. Ada 210 layanan publik terganggu, tapi yang paling terdampak itu imigrasi karena langsung ke masyarakat, PUPR kena juga," kata Semuel.