Pasardana.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Kata dia, pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak ada pembatasan BBM,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa, (16/7).
Dia juga mengungkap, hingga saat ini dirinya masih meminta ke para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar program dapat tepat sasaran.
"Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai informasi, Airlangga mengadakan pertemuan dengan tiga menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Menteri KKP mengatakan pertemuan tersebut membahas soal kebijakan BBM. Dia pun menyebut tidak ada pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024.
Sementara, dalam kesempatan terpisah, Presiden Jokowi mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden.
Sekedar mengingatkan, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam keterangannya, Luhut mengatakan pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.
Adapun pernyataan tersebut disampaikan Luhut ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.
Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.
