Luhut Ungkap Sengkarut Sektor Migas: Perizinan & Tumpang Tindih Kewenangan

Sektor minyak dan gas bumi di Indonesia masih memiliki sederet permasalahan yang belum terselesaikan. Mulai dari masalah perizinan hingga tumpang tindih kewenangan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional harus terus diupayakan. Hal ini untuk mewujudkan ketahanan dan ketersediaan energi.

Luhut mengatakan, pagi ini dirinya dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait kembali berkoordinasi untuk mengevaluasi serta menyusun langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Luhut mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa permasalahan serta menyepakati upaya bersama sebagai tindak lanjut.

"Saya merasa bahwa proses perizinan dan tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga, sering kali menjadi hambatan. Kebijakan yang ada juga sering kali masih kurang memberikan iklim investasi yang menarik bagi para investor di sektor ini," tulis Luhut di Instagram, Selasa (23/7/2024).

Luhut menyebut, setidaknya ada 11 isu utama yang perlu diperbaiki di sektor hulu migas. Mulai dari lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah.

"Saya menegaskan kepada setiap K/L di dalam Task-Force yang sudah dibentuk, agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan investasi, produksi dan lifting migas di Indonesia," ujar Luhut.

Luhut berharap, setelah rapat koordinasi hari ini, setiap K/L memiliki komitmen yang sama yakni komitmen untuk meningkatkan iklim investasi sektor migas, dengan mengejar kemudahan berbisnis (ease of doing business) di sektor ini.

"Saya yakin kita memiliki visi dan pandangan yang sama dalam upaya percepatan peningkatan produksi migas di Indonesia di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang," katanya.