4 Ruas Jalan di Papua Rp 134 M Rampung, Anak-Anak Lebih Mudah ke Sekolah

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Provinsi Papua. Masyarakat kini lebih mudah melakukan berbagai aktivitas salah satunya seperti pergi ke sekolah.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura, Benyamin E. Pesurnay, mengatakan IJD TA 2023 di Papua tersebar di empat ruas jalan yang terletak di dua kabupaten. Berbagai proyek itu adalah Ruas Trans Woor-Bewan di Kabupaten Keerom, serta pelebaran jalan menuju standar di Lingkar Biak Utara II, III, dan IV yang berada di Kabupaten Biak Numfor.

"Total panjang jalan yang ditangani melalui IJD TA 2023 adalah 22 km. Di Kabupaten Keerom sepanjang 10 km, dan di Kabupaten Biak Numfor sepanjang 12 km. Adapun total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 134,84 miliar," ungkap Benyamin dikutip dari situs Kementerian PUPR, Kamis (25/7/2024).

Benyamin mengatakan, penanganan IJD di Provinsi Papua bermanfaat untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dari dan menuju perbatasan, mempercepat distribusi logistik dan sentra pertanian, serta mendukung akses pariwisata. Sebab, ruas jalan Trans Woor-Bewan di Kabupaten Keerom, terkoneksi langsung dengan ruas jalan Nasional Kota Jayapura/Kabupaten Keerom - Arso.

Di Keerom, terdapat food estate dan kawasan sentra pertanian. Adapun IJD di Lingkar Biak Utara berguna menghubungkan Kabupaten Biak Numfor dengan Supiori sehingga memperpendek jarak tempuh kawasan dan mempermudah distribusi logistik.

"IJD juga bermanfaat untuk mendukung akses pariwisata serta event-event nasional maupun internasional di Biak, seperti misalnya Sail Teluk Cendrawasih," jelas Benyamin.

Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah X (Keerom) Provinsi Papua, Yohanis Berechmans Melsasail, menjelaskan bahwa IJD di Papua dimulai pada September 2023 dan selesai pada Desember 2023. Keberadaan program tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat mulai dari distribusi, transportasi, kesehatan, sampai pendidikan.

Menurut Yohanis, IJD berguna agar masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) merasakan kehadiran negara. Apalagi jalan eksisting sebelumnya dibangun secara lapen (lapis penetrasi) dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat mulai dari bergelombang hingga lubang. Walhasil masyarakat sulit beraktivitas khususnya bagi anak-anak yang hendak pergi bersekolah.

"Sekarang, setelah dilakukan peningkatan perkerasan jalan dan bahu jalan, sudah lebih baik. Mudah-mudahan aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar dan cepat," ujar Yohanis.

Manfaat dari IJD itu dirasakan masyarakat salah satunya oleh Adomina (43). Ibu rumah tangga ini mengatakan bahwa jalan yang ada kini mempermudah kesehariannya untuk menjual hasil perkebunan.

"Terima kasih kepada pemerintah, setelah jalan ini diaspal saya menjadi lebih cepat kalau mengantarkan anak ke sekolah, dan lebih dekat kalau ingin berjualan pinang," jelas Adomina.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menjelaskan secara umum program IJD mengacu pada Inpres Nomor 3/2023. Pada 2023, PUPR mengalokasikan anggaran Rp 14,6 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh Indonesia.

"IJD menangani ruas jalan Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang rusak dan menghubungkan kawasan-kawasan produksi. Misalnya pertanian, wisata, termasuk transportasi logistik seperti pelabuhan. Untuk tahun 2024 ini, IJD masih terus dilanjutkan dengan anggaran sekitar Rp15 triliun (nasional)," pungkas Basuki.