Rencana Pembatasan Beli Pertalite Tinggal Tunggu Restu Jokowi

Rencana pemerintah untuk mengatur pembelian BBM jenis Pertalite kini ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 yang akan mengatur kriteria pembeli Pertalite di tingkat menteri telah rampung.

"Sekarang kalau di pembahasan di level saya, di eselon I sudah selesai. Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri sudah selesai di Menko, sekarang lagi di presiden," kata Dadan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Terkait revisi aturan tersebut, Dadan mengatakan, pemerintah berupaya untuk menerapkan bahan bakar yang bersih. Kemudian, pihaknya ingin memastikan jika bahan bakar yang disubsidi itu tepat sasaran.

"Yang tidak berhak, ya jangan. Jangan menggunakan yang bersubsidi," ungkapnya.

Revisi Perpres 191 sebenarnya sudah lama dibahas. Dia mengatakan, revisi ini berlangsung lama karena pembahasan untuk pembeli BBM tersebut banyak pertimbangan.

"Iya, tapi ini kan kita memutuskan yang berhaknya siapa,yang tidak berhaknya siapa. Itu kan banyak pertimbangan," ungkapnya.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pendataan QR Code ini telah diterapkan di 41 kabupaten/kota sejak Juli 2023 untuk mewujudkan subsidi tepat.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk yang belum mendapat QR Code nantinya akan diarahkan untuk mendaftar.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan. Hal ini mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.

"Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya. Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani, dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat," terang Heppy dalam keterangan tertulis, Senin (22/7).

Heppy menyatakan jika pendataan ini bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.