Dapat Target PNBP Lebih Tinggi, AHY Bakal Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan

Pasardana.id - Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan, kementeriannya menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 3,2 triliun pada 2025.

Angka ini, kata AHY, sapaan akrabnya, lebih tinggi dari realisasi PNBP yang disetor Kementerian ATR/BPN pada tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 3 triliun.

Meski begitu, target tersebut telah diputuskan dalam Rapat Kerja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2025 dengan Komisi II DPR RI, Senin (9/9).

Untuk mencapai target tersebut, AHY menyampaikan strateginya.

Yang pertama, akan meningkatkan kualitas pelayanan kantor-kantor pertanahan (kantah). 

Dia bilang, saat ini ada 445 kantah yang menerapkan sertifikat elektronik. Total tersebut sudah melampaui target dari yang ditetapkan tahun 2024 yang sebanyak 140 kantah.

"Yang jelas, kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari kantor-kantor pertahanan kami. Saya laporkan di sini, sebetulnya target tahun 2024 ini ada 104 kantor pertanahan yang memiliki layanan elektronik, termasuk bisa menyelenggarakan atau memproduksi sertifikat elektronik. Alhamdulillah, justru dengan semangat yang tinggi, berlomba-lomba antar kantah itu ada 445 yang sudah memiliki layanan sertifikat elektronik," jelas AHY.

Kedua, menghadirkan pelayanan-pelayanan yang berpedoman pada birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Dengan begitu, proses program-program ATR/BPN menjadi lebih cepat sehingga menambah pemasukan bagi negara.

"Nah, kemudian kita juga ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat. Tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel sehingga prosesnya juga cepat, dengan demikian juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara," tukas dia.

Sebelumnya, AHY melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,05 triliun hingga akhir 2023.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, pada Maret lalu.

AHY mengatakan, angka realisasi tersebut sebesar 121,89% atau jauh melampaui target pemerintah yang mencapai Rp 2,5 triliun untuk tahun 2023.