Prabowo Bakal Tambah Anggaran Rp117,8 Triliun Buat Kementerian/Lembaga

Pasardana.id - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menambahkan anggaran untuk 15 Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jumlahnya sebesar Rp 4,8 triliun.

Isa mengatakan, tambahan anggaran itu seiring untuk menambah program prioritas Prabowo yang dinamakan Program Quick Win Pemerintahan Baru 2025 senilai Rp 113 triliun. Dengan begitu belanja negara ada tambahan sebanyak Rp 117,8 triliun.

"Ini adalah hasil pengalokasian sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden terpilih. Mulai dari MPR, kemudian DPR, BPK, dan seterusnya, ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan raker Banggar yang terakhir plus arahan dari Bapak Presiden Terpilih," bebernya, pada Selasa (10/9).

Ia menambahkan, ada 15 instansi mendapatkan tambahan anggaran Rp 4,8 triliun yang dibagi menjadi dua. 

Pertama, Rp 3,4 triliun untuk Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, dan Kementerian Perdagangan. Kedua, Rp 1,4 triliun untuk MPR RI, DPR RI, Mahkamah Agung, DPD RI, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan BPKP.

Sementara tambahan anggaran Rp 113 triliun untuk 5 Kementerian yang memang diprioritaskan untuk Program Quick Win, pertama untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Anggaran itu untuk mendukung program utama pemerintahan baru yakni Makan Bergizi Gratis.

Kedua untuk Kementerian Kesehatan mendapat tambahan Rp 3,2 triliun. Tambahan itu untuk program pengecekan kesehatan gratis yang mencakup 13 jenis skrining, tensi, gula darah hingga kolesterol. Kemudian juga untuk pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun.

Lalu yang ketiga, ada tambahan untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Agama, di antaranya Rp 20 triliun untuk renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Dan terakhir, keempat untuk Kementerian Pertanian Rp 15 triliun untuk intensifikasi 80 ribu hektar lahan dan cetak sawah 150 ribu hektar.