Soal Pengetatan BBM Bersubsidi Awal Oktober, Bahlil : Feeling Saya Belum Siap

Pasardana.id - Wacana pengetatan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang rencananya mulai diterapkan pada 1 Oktober mendatang diperkirakan belum siap.

Hal tersebut diungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat, (20/9) lalu.

"Feeling saya belum," ujarnya.

Disampaikan Bahlil, pemerintah saat ini masih membahas terkait aturan pengetatan tersebut agar lebih tepat sasaran, dan mencerminkan keadilan.

"Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil bilang, formulasi beleid yang dikeluarkan itu nantinya harus tersalurkan secara adil ke tingkat petani dan nelayan.

"Karena itu sekarang kita lagi godok," ucapnya.

Sebelumnya, Bahlil menyebut pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).

Nantinya, peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang saat ini sedang proses revisi.

Hanya saja, Bahlil belum bisa memberikan informasi secara detail mengenai isi peraturan terkait pembatasan BBM tersebut, sebab sampai saat ini masih dalam kajian.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut, aturan baru terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diharapkan dapat selesai pada 1 September 2024.

Disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko, Marves Rachmat Kaimuddin, bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024.

Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

Dia menekankan bahwa aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Tapi, hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh yang membutuhkan atau tepat sasaran.