Pasardana.id - Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin, (21/10) pagi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana akan membangun rumah di atas tanah PT KAI dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Namun, kata Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, untuk memulai rencana tersebut di butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.
Ara mengkui pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di lain sisi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.
"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada," ujarnya.
Dirinya pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, seperti pihak Kejaksaan Agung maupun BUMN terkait tanah hasil sitaan.
"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," sambungnya.
Meski begitu, kata Ara, masih harus mempelajari detail-detail di lapangan, termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.
"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.
Dia mengungkap, salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan adalah mengutamakan rumah bagi prajurit TNI.
"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," bebernya.
Dianya pun mengaku siap mendengarkan masukan dari semua pihak termasuk akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.
Kata dia, pihaknya juga perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.
"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," tandas Ara.
加载失败()