Tahun Depan RI Ditargetkan Stop Impor Garam, Diberi Waktu 2 Tahun Buat Produksi Sendiri

Pasardana.id - Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan menargetkan, mulai 2025, Indonesia sudah tidak akan melakukan impor garam konsumsi lagi.

“Garam itu juga bagian dari pangan, harus swasembada, dan tahun depan kita tidak boleh impor garam konsumsi lagi,” kata pria yang akrab disapa Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terbatas menteri-menteri bidang pangan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Adapun target tidak impor garam konsumsi itu juga termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Pemerintah juga menargetkan garam industri bisa produksi sendiri dalam dua tahun ke depan.

Dan untuk bisa memproduksi sendiri, nantinya hal tersebut akan dibebankan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Dua tahun lagi, dibebankan kepada Menteri Kelautan, untuk garam industri harus bisa produksi sendiri. Wah, ini kan luar biasa beratnya. (Jadi) garam konsumsi kita enggak impor lagi tahun depan (2025), yang industri dikasih waktu dua tahun," ungkap Zulhas.

Dari data yang berhasil dihimpun, kebutuhan garam untuk konsumsi dan industri secara nasional sejak 2020 telah mencapai 4 juta ton lebih setiap tahun.

Indonesia sendiri mengalami defisit garam dan mengimpor lebih dari 2,5 juta ton per tahun sejak 2017.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2017-2022, Indonesia mengimpor 16,2 juta ton garam dengan nilai 596,16 juta dollar AS, atau hampir 100 juta dollar AS (Rp 1,5 triliun) setiap tahun, dari negara importir utama, yakni Australia dan India.

Sebagai informasi, Perpres 126/2022 menetapkan batas waktu paling lambat 2024 bagi penutupan keran impor garam untuk pemenuhan kebutuhan nasional di luar industri chlor alkali plant dan menggantikannya dengan produksi garam lokal dari petambak dan industri garam domestik.

Adapun dalam rapat tersebut, turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.