Penyaluran Pupuk Subsidi Tak Perlu Persetujuan Pemda, Perpres Terbit Bulan Ini

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) baru pupuk subsidi akan terbit bulan ini. Dalam aturan baru itu, penyaluran ke petani tidak perlu lagi persetujuan pemerintah daerah.

"Perpres sudah selesai, insyaallah bulan ini terbit, bisa satu sampai dua minggu terbit. Kami sudah menghadap presiden, beliau sudah setuju. Harusnya tidak ada masalah lagi," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/12/2024).

Amran mengatakan nantinya penyaluran pupuk subsidi hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian, dilanjutkan ke Pupuk Indonesia (PI), distributor langsung ke petani. Ia menegaskan tak lagi 12 kementerian dan lembaga (K/L) masuk regulasi tersebut.

"Kami ingin dari Kementan, jangan lagi ikut 12 kementerian, langsung PI. Ada yang mengatakan distributor ada 27 ribu. Jadi nggak ada lagi lini 1, lini 2, lini 3, langsung ke lini 2. Jadi lini 1, lini 2 langsung ke petani," terangnya.

Dia menegaskan kembali, tidak lagi butuh persetujuan pemerintah daerah untuk penyaluran pupuk subsidi. Jadi, setelah masuk data ke Pupuk Indonesia, maka langsung ke distributor, gudang di daerah, dan gabungan petani daerah.

"Nggak main provinsi (persetujuan pemda), (langsung ke) kelompok petani, di mana petani, di situ gudang. Gudang kan di desa, langsung ke gudang," jelasnya.

Dengan aturan tersebut, Amran menyebut pemerintah telah memangkas ratusan regulasi dalam pupuk subsidi. Sebelumnya alur program tersebut mencapai 145 regulasi dan di dalamnya ada 12 Kementerian/Lembaga yang terlibat.

"Alhamdulillah Pak Presiden sudah setuju, kita direct, Kementan tanda tangan, tidak terlibat lagi 12 kementerian tadi," pungkasnya.