Pasardana.id - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/12) mengungkapkan penyebab petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Amran bilang, alur penyaluran pupuk subsidi sangat panjang sampai 145 regulasi.
Ia menyebut di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam regulasi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan penyaluran pupuk subsidi sangat lama sampai ke petani.
"Ditambah lagi bupati dan gubernur. Kemarin kami tanda tangan, kami tandatangan Januari, bulan 11 itu pupuknya belum sampai, November. Ini masalah petani kita," ujarnya.
Terkait hal tersebut, pemerintah kemudian memangkas aturan pupuk subsidi. Amran memastikan penyaluran tidak lagi melalui 12 K/L, hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian.
"Kemudian ke Pupuk Indonesia, Gapoktan, pengecer, ke distributor. Kalau kami sudah tandatangan, sudah bisa berjalan di daerah. Jadi ini tidak ada masalah lagi, yang dulunya kalau bupati tidak tandatangan tidak bisa terima pupuk, ini masalah besar," jelas dia.
Dia yakin, Perpres akan terbit bulan ini. Dalam aturan yang baru itu, penyaluran ke petani tidak perlu lagi persetujuan pemerintah daerah.
"Perpres sudah selesai, insyaallah bulan ini terbit, bisa satu sampai dua minggu terbit. Kami sudah menghadap presiden, beliau sudah setuju. Harusnya tidak ada masalah lagi," jelasnya.
Dengan adanya Perpres tersebut, penyaluran pupuk subsidi hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian, dilanjutkan ke Pupuk Indonesia (PI), distributor langsung ke petani. Ia menegaskan tak lagi 12 K/L masuk regulasi tersebut.
Dia menegaskan kembali, tidak lagi butuh persetujuan pemerintah daerah untuk penyaluran pupuk subsidi. Jadi, setelah masuk data ke Pupuk Indonesia, maka langsung ke distributor, gudang di daerah, dan gabungan petani daerah.
"Nggak main provinsi (persetujuan pemda), (langsung ke) kelompok petani, di mana petani, di situ gudang. Gudang kan di desa, langsung ke gudang," jelasnya.
加载失败()