PEFINDO: Penerbitan Baru Surat Utang Korporasi di 2025 Diperkirakan Berkisar Rp139,29 Triliun – Rp155,43 Triliun

Pasardana.id - Data PEFINDO menyebutkan, Penerbitan Surat Utang Korporasi periode Januari-November 2024 tercatat sebesar Rp130,18 Triliun.

“Angka ini meningkat 7,94% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 (YoY) yang tercatat sebesar Rp120,60 Triliun,” ungkap Suhindarto selaku Kepala Divisi Riset Ekonomi PEFINDO di acara PEFINDO Media Forum yang diselenggarakan secara online, Rabu, 11 Desember 2024.

Lebih lanjut ia memproyeksikan, penerbitan baru surat utang Korporasi di 2025 diperkirakan akan berkisar Rp139,29 triliun – Rp155,43 triliun, dengan titik tengah pada Rp143,91 triliun.

Suhindarto menyebut beberapa faktor menjadi pendorongnya, yaitu; Kebutuhan refinancing diperkirakan masih tinggi seiring dengan nilai surat utang jatuh tempo yang masih besar (proyeksi: Rp150,07 – 155,66 triliun) pasca tingginya penerbitan bertenor pendek di tahun 2024. 

Selain itu, aktivitas sektor riil diperkirakan relatif menguat. Dimana, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terdorong oleh kebijakan pemerintah yang lebih ekspansif, dengan inflasi yang diperkirakan masih terkendali. 

Faktor lain, suku bunga acuan yang lebih rendah sejalan dengan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter. 

Sementara itu, Likuiditas Lembaga Keuangan yang semakin ketat mendorong perusahaan mencari alternatif dana yang relatif murah, seperti obligasi korporasi, untuk mendukung leverage keuangan dan permintaan bisnis.

"Ini juga menjadi dorongan bagi lembaga keuangan untuk mencari sumber dana baru untuk disalurkan menjadi kredit/pembiayaan," ujarnya. 

Selain itu, sambungnya, Premi diperkirakan relatif melandai, seiring dengan leverage keuangan yang membaik akibat suku bunga yang relatif lebih rendah. 

Selanjutnya, ia juga menyebut beberapa faktor Risiko yang menjadi tantangan dalam Penerbitan Surat Utang Korporasi.

Antara lain, Risiko Geopolitik masih diperkirakan tinggi seiring dengan perang yang masih berlanjut, membuat pasar lebih volatile dan premi yang lebih besar; Potensi fluktuasi nilai tukar yang bisa saja terjadi seiring dengan kemungkinan pelonggaran moneter di negara maju (utamanya AS) yang lebih lambat akibat ekonomi yang masih kuat dan risiko inflasi yang lebih kaku; Yield yang bisa saja cenderung kaku untuk turun seiring dengan rencana penerbitan surat utang pemerintah yang akan lebih besar; Persaingan dari instrumen substitusi seperti SRBI & SUN, akan dapat membayangi dan membuat penyerapan penerbitan masih kurang maksimal; dan Investor utama yang cenderung untuk menghindari peringkat tertentu (BBB ke bawah) dan sektor tertentu, membuat risiko penerbitan dari peringkat dan sektor tersebut terbatasi.

Namun demikian, kata Suhindarto, realisasi penerbitan Surat Utang Korporasi bakal tertekan saat supply Obligasi Pemerintah tinggi.

Menurutnya, penerbitan surat utang oleh Pemerintah yang tinggi (baik dari Bank Indonesia melalui SRBI maupun Kemenkeu melalui SBN), menimbulkan dampak terhadap pasar surat utang korporasi dan berisiko menimbulkan crowding out jika sisi permintaan tidak dapat menyerap dan mengimbangi tambahan pasokan 

“Risiko crowding out muncul ketika dana yang tersedia bagi pasar surat utang korporasi terbatas akibat persaingannya dengan instrument yang relatif “risk-free” dari pemerintah. Crowding out membuat suku bunga kaku untuk turun dan biaya investasi menjadi lebih mahal, mengurangi minat perusahaan untuk menerbitkan surat utang. Sejauh ini, kepemilikan investor institusi domestik cenderung melandai seiring mulai terbatasnya daya serap mereka,” tandasnya.