Biden Blokir Rencana Nippon Steel Akuisisi Raksasa Baja AS Rp 241,3 T

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memblokir rencana produsen baja asal Jepang, Nippon Steel untuk mengakuisisi perusahaan baja Pittsburgh, Pennsylvania, US Steel. Biden menilai aksi korporasi tersebut berisiko terhadap keamanan nasional Negeri Paman Sam lantaran dapat mempengaruhi pasokan baja dalam negeri.

Melansir dari Reuters, Senin (6/1/2025) aksi korporasi yang diusulkan oleh Nippon Steel tersebut senilai US$ 14,9 miliar atau setara Rp 241,3 triliun (Rp 16.200). Kesepakatan itu diumumkan pada Desember 2023 lalu dan segera mendapat penolakan dari seluruh lapisan politik menjelang pemilihan presiden AS.

Kedua kandidat calon presiden pada saat itu, baik Donald Trump maupun Biden berjanji untuk memblokir pembelian perusahaan baja AS yang terkenal tersebut. US Steel pernah menguasai sebagian besar produksi baja di AS. Sekarang, produsen baja itu menempati posisi ketiga di AS dan ke-24 di seluruh dunia.

Biden menilai rencana tersebut dapat mempengaruhi rantai pasokan baja di AS lantaran produsen raksasa tersebut diambil alih oleh asing. Alasan inilah yang membuat Biden menolak rencana tersebut.

"Industri baja yang dimiliki dan dioperasikan dalam negeri merupakan prioritas keamanan nasional yang penting dan krusial bagi rantai pasokan yang tangguh. Tanpa produksi baja dalam negeri dan pekerja baja dalam negeri, negara kita akan menjadi kurang kuat dan kurang aman," kata Biden.

Sementara itu, Nippon Steel dan US Steel mengecam keputusan Biden. Kedua perusahaan itu menilai penolakan Biden sebagai pelanggaran terhadap proses hukum. Alhasil, mereka berencana untuk menempuh jalur hukum.

CEO US Steel David Burritt mengatakan perusahaan berencana untuk melawan keputusan Biden yang dinilai memalukan. Ia menambahkan Biden telah menghina Jepang dan juga menolak untuk bertemu dengan pihaknya agar dapat mengetahui sudut pandang mereka.

Juru Bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan penolakan Biden sebagai upaya mempertahankan rantai pasok baja dalam negeri.

"Ini bukan tentang Jepang. Ini tentang pembuatan baja AS dan mempertahankan salah satu produsen baja terbesar di Amerika Serikat sebagai perusahaan milik Amerika," kata Kirby.