Pasardana.id - Debut perdana program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai hari ini, (6/1).
Soal anggaran untuk pengadaan program MBG ini Rp 10 ribu per porsi, belum termasuk susu seperti yang dijanjikan. Hal tersebut mendapat sorotan berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKB Zainul Munasichin.
Kata dia, saat presentasi di DPR, Kepala Badan Gizi Nasional membuat proyeksi rate-nya itu adalah Rp 15 ribu per porsi, walaupun nantinya akan bervariasi di setiap daerah.
“Nah kalau sekarang diputuskan Rp10 ribu per porsi, kami punya catatan bahwa hitung-hitungan kami kalau Rp10 ribu per porsi itu sepertinya susu belum masuk deh. Kalau susu dimasukkan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu,” ucapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah meninjau ulang penetapan anggaran per porsi. Dia bilang, keputusan untuk mengubah anggaran pada saat presentasi sebesar Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10 ribu per porsi akan mengurangi item menu yang pernah direncanakan. Hal ini tentu saja akan berdampak pada standar pemenuhan gizi bagi penerima.
“Karena ini menyangkut standar gizi minimum yang harus ada di dalam satu porsinya, kan itu ada standar itu, soal karbohidrat, protein, kalsiumnya dan serat yang dari buah dan lain-lain,” katanya.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menyarankan, agar pemerintah membayar uang kepada mitra khusus skema UMKM dua kali dalam sepekan.
Esther khawatir jika nantinya pemerintah membayar mitra hanya sekali dalam sepekan atau bahkan satu bulan satu kali pembayaran yang malah bakal mengganggu rantai produksi program MBG dan UMKM terkendala permodalan yang lebih besar.
"Paling nggak seminggu dua kali (pemerintah bayar) masih bisa sustainable mereka (UMKM), tapi kalau seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali itu UMKM pasti butuh modal besar lagi. Jangan sampe yang namanya usaha makanan ini kan returnya juga nggak banyak tetapi mereka harus menanggung pembayaran seminggu sekali, takutnya mereka nggak punya modal lagi," bebernya.
Esther berpendapat saat program MBG ini sudah bergulir, pemerintah juga harus turun tangan menginspeksi setiap mitra UMKM memastikan apakah kualitasnya masih terjaga atau tidak.
Menurut dia, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan setiap UMKM ketika meneken kerja sama dengan BGN. Yang pertama UMKM harus sign contract dengan BGN, berapa nominal perjanjiannya, dan standar makanannya seperti apa yang diharapkan.
"Terus di dalam kontrak itu disebutkan akan ada evaluasi secara berkala nah kalau memang terbukti tak memenuhi standar dan ada laporan terkait makanan itu busuk atau membuat penerima MBG itu sakit, maka itu bisa ditutup aja," ujar Esther.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengaku ragu UMKM mampu memproduksi ribuan paket makanan per harinya di tengah kebutuhan gizi yang seimbang.
"Guna memenuhi standar gizi tersebut dibutuhkan modal yang tidak sedikit mulai dari penyediaan bahan hingga menjaga kualitas dari makanannya," kata &uda.
Menurut dia, semestinya ada kajian yang lebih mendalam terkait bagaimana mitra UMKM di program MBG ini bisa efektif terlibat.
"Saya rasa harusnya memang mesti ada kajian lebih mendalam bagaimana UMKM bisa terlibat dalam program MBG karena secara kapasitas sulit diwujudkan," tukasnya.
加载失败()