Perusahaan Galangan Siap Bangun Kapal Baru

Pelaku usaha galangan kapal Indonesia menegaskan kesiapannya membangun berbagai tipe dan jenis kapal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami menanggapi kekecewaan Presiden Prabowo Subianto setelah mengetahui kondisi industri galangan kapal di Indonesia saat ini banyak yang tidak produksi.

Anita membenarkan penyataan Prabowo jika dock space untuk pembangunan kapal baru pada galangan kapal dalam negeri saat ini banyak yang menganggur akibat sepinya order dalam beberapa tahun terakhir, baik dari lembaga dan kementerian pemerintah, BUMN maupun swasta.

Padahal, pelaku industri galangan kapal sudah investasi yang tidak sedikit untuk membeli berbagai fasilitas penunjang, terutama sejak kebijakan asas cabotage di berlakukan sehingga kebutuhan kapal dalam negeri meningkat.

"Pembangunan kapal pada galangan dalam negeri akan memberikan multiflier effect yang luas terhadap sektor ekonomi lainnya seperti industri komponen, asuransi, perbankan, jasa survey, biro klassifikasi dan sebagainya, dalam rangka mendukung target Pertumbuhan Ekonomi 8% " kata Anita dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

Hingga saat ini, galangan kapal di Indonesia sudah berpengalaman dalam membangun berbagai jenis kapal niaga seperti tanker, bulk carrier, semen carrier, general cargo, kapal kontainer, tug and barge, dan kapal perang seperti patrol vessel, offshore patrol vessel, light fregat, kapal selam, serta kapal-kapal penunjang offshore, dan sebagainya.

Untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan kapal kebutuhan dalam negeri, galangan kapal nasional mempunyai kapasitas membangun sekitar 900 kapal per-tahun dan 24.000 dock space per-tahun untuk mendukung kegiatan reparasi kapal

Di sisi lain, Iperindo sudah mengidentifikasi perkiraan kebutuhan kapal dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan. Kapal- kapal tersebut merupakan pesanan kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Bea Cukai, Basarnas, Bakamla dan Pemerintah Daerah.

Kemudian kapal-kapal kebutuhan BUMN dan anak-anak perusahaannya, seperti PT Pertamina, PT Pelindo, PT PLN, PT Bukit Asam, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Djakarta Lloyd, PT Pelni dan sebagainya.

Selain itu adanya kebutuhan untuk angkutan minerba, serta potensi kebutuhan kapal-kapal pesanan swasta melalui program peremajaan kapal berusia diatas 25 tahun, yang jumlahnya cukup besar.

Dia berharap para pimpinan kementerian, lembaga dan BUMN yang memesan kapal, agar mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan pembangunan kapal pada galangan dalam negeri, dan dikerjakan oleh para putera dan puteri bangsa.

Anita menjelaskan galangan kapal merupakan industri padat karya, padat modal dan padat teknologi sehingga jika usaha galangan kapal hidup, mampu mengurangi angka pengangguran dan mendukung program pengentasan kemiskinan.

Selain itu, industri galangan akan menggerakkan dan menumbuhkan usaha kecil dan menengah di area sekitar galangan kapal sehingga kehadiran industri ini mampu menumbuhkan perekonomian di daerah.

Seperti diketahui, pada acara CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025 yang digelar Jumat (31/1/2025), Adik Presiden RI Hashim Djojohadikusumo bercerita kemarahan Prabowo setelah mengetahui banyak sekali industri galangan kapal di Indonesia yang menganggur.

Padahal sejatinya banyak sekali permintaan kapal di Indonesia, yang pada akhirnya dipenuhi dengan produk impor dari pabrikan luar negeri. Bahkan, ada BUMN yang harus impor kapal dari luar negeri.

CEO Arsari Group itu menyatakan Prabowo sudah memberikan perintah tegas kepada Kementerian BUMN untuk membuat kapal di dalam negeri. Bila terus-terusan bertumpu ke luar negeri, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dirasakan di dalam negeri.

"Galangan kapal yang dipakai harus di dalam negeri. Kalau kita bangun ke luar negeri, GDP negara itu yang hidup. Kita mau growth di dalam negeri," ungkapnya.