Anggaran Dipangkas, Menteri BUMN Usul Minta Batas Minimum Operasional

Pasardana.id - Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan pagu anggaran di kementeriannya kini tersisa sebesar Rp 161,9 miliar.

Erick bilang, di pagu awal 2025, anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 277,5 miliar.

Kemudian dipangkas menjadi Rp115,6 miliar.

Namun, setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, anggaran Kementerian BUMN dipangkas Rp 123,6 miliar dan setelah rekonstruksi, sisa pagu anggaran 2025 menjadi Rp 161,9 miliar.

"Kami dapatkan (pagu anggaran efektif) itu kurang lebih Rp 161,9 miliar," kata Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2).

Namun, pada Rabu (12/2) kemarin, Erick kembali mengusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar anggaran Kementerian BUMN 2025 bisa menjadi Rp 215 miliar.

Dirinya pun beralasan karena usulan tersebut merupakan batas minimum operasional dari Kementerian BUMN.

"Alhamdulillah kemarin siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, tentu belum mendapatkan konfirmasi 100%, tetapi mereka melihat usulan kami bukan mengada-ada. Memang batas minimum kami untuk beroperasional itu Rp 215 miliar," katanya.

Erick menjelaskan bahwa usulan tersebut telah memperhitungkan sejumlah anggaran yang dipangkas, misalnya 54% pemotongan perjalanan dinas serta 50% pengawasan biaya BUMN.

"Sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan," katanya.

Diterangkan Erick, dari pagu awal Rp 277,4 miliar tersebut terdiri dari Rp 80 miliar untuk pengembangan dan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar untuk program dukungan manajemen.

Sementara untuk fasilitas IT sudah dipangkas 41%, pengurangan Alat Tulis Kantor (ATK) sampai 90%, dan 70% pengurangan fasilitas pimpinan.

"Lalu 66% penyesuaian kendaraan dinas, yang kemarin kami semua menyewa mobil listrik dan kami coba dengan mengganti yang lebih murah, dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid yang harganya bisa lebih murah sampai 66%," ucapnya.

Lalu, ada pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial sebesar 43% dan terakhir efisiensi pemakaian gedung mencapai 39%.