Menperin Buka Suara Respons Pabrik Tutup Berujung PHK

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut. Sejumlah perusahaan mengumumkan PHK usai menutup pabrik mereka.

Misalnya yang dialami oleh PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Bekasi. Terbaru ada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo yang resmi tutup total, Sabtu 1 Maret.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sempat merespons soal PHK dan tutupnya sejumlah pabrik. Agus mengatakan, perlu pendalaman terlebih dahulu menyangkut penyebab tutupnya pabrik-pabrik tersebut.

Menurutnya ada beberapa masalah yang mungkin dialami, seperti salah urus di internal perusahaan hingga kesulitan bersaing dengan produk-produk lain.

"Kita melihat apakah dia tutup, kalau tutup kenapa. Mismanagement, over ekspansi, atau tidak bisa bersaing dengan produk-produk lain. Sebut saja produk impor yang datang dari negara tertentu. Artinya memang secara competitiveness mereka menganggap bahwa mereka tidak dapat bersaing," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (1/3/2025).

Jika masalahnya terkait daya saing usaha dan insentif dari pemerintah maka masalah itulah yang harus dikejar dan dicari penyelesaiannya. Ia juga mengingatkan kebijakan insentif terhadap industri mayoritas berada di Kementerian lain, bukan Kemenperin.

"Tapi problemnya harus dikejar, harus kita lihat. Karena saya sampaikan yang berhak memberikan insentif, misalnya competitiveness itu berkaitan dengan tidak cukupnya insentif, yang berhak atau memberikan insentif ini bukan kantor ini, bukan kantor sebelah, yang lain," tuturnya.

"Yang berkaitan dengan lartas, non tariff barrier, itu tidak ada di kantor ini. Sebagian besar tidak ada di kantor ini. Tapi kalau ada PHK yang menjadi sorotan adalah kami dan sebelah. Tapi orang tidak mau go to the distance, terhadap apa sih sebenarnya akar permasalahannya," sambung Agus.

Agus menambahkan, PHK harus menjadi perhatian serius pemerintah. Isu PHK harus dilihat secara keseluruhan karena akan menimbulkan masalah ke masyarakat.

"Dalam pandangan kami, satu PHK itu merupakan masalah. Satu orang di-PHK itu menjadi masalah. PHK itu tidak boleh dilihat hanya sebagai statistik. Kita harus mencoba merasakan bagaimana (kalau) yang di-PHK itu adik kita, kakak kita," tegasnya.