Industri Rokok Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan IHT

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyatakan dukungannya terhadap semangat Indonesia Incorporated yang disampaikan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dalam sarasehan bersama pelaku ekonomi nasional di Menara Mandiri, 8 April 2025. Dalam konsep tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha demi mendorong kesejahteraan bangsa.

Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan mengatakan bahwa industri hasil tembakau (IHT) kretek merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia Incorporated. Ia menilai sektor ini telah berkontribusi besar bagi negara, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun pemasukan melalui cukai dan pajak.

Namun di tengah kontribusi tersebut, GAPPRI menyoroti tekanan regulasi yang dialami industri rokok dalam negeri. Saat ini, ada sekitar 500 regulasi baik fiskal maupun non-fiskal yang membebani IHT kretek. Henry menyebut aturan-aturan tersebut tidak selaras satu sama lain dan cenderung mengadopsi kepentingan pihak asing lewat Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) milik WHO.

"Situasi IHT kretek saat ini memerlukan deregulasi. Pemerintah perlu meninjau ulang atau sinkronisasi peraturan sehingga memberikan rasa keadilan demi cita-cita kemandirian ekonomi nasional," kata Henry dalam keterangan resmi, Kamis (10/4/2025).

Salah satu dampak dari regulasi yang tumpang tindih adalah turunnya penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT). Pada 2024, penerimaan hanya mencapai Rp216,9 triliun atau 94,1% dari target Rp230,4 triliun. Produksi rokok legal juga terus mengalami penurunan.

Untuk itu, GAPPRI mengusulkan empat langkah penting kepada pemerintah. Pertama, meminta agar tidak ada kebijakan baru yang memberatkan industri rokok kretek, terutama agar industri bisa pulih dari tekanan ekonomi dan persaingan dengan rokok murah ilegal yang tak jelas produsen dan asal-usulnya.

GAPPRI juga menolak rencana pemerintah yang ingin menerapkan kemasan polos (plain packaging) karena dinilai akan mengancam keberlangsungan IHT legal. Henry menegaskan, "Kalau semua bungkusnya sama, susah membedakan merek legal yang sudah bayar pajak dengan yang ilegal."

GAPPRI juga meminta relaksasi pembayaran pita cukai dari 60 hari menjadi 90 hari untuk membantu perputaran arus kas pabrik. "Pabrik rokok memang butuh insentif, tapi situasi seperti ini negara juga membutuhkan pemasukan," ujarnya.

Kedua, GAPPRI mendorong moratorium kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan harga jual eceran (HJE) selama 2025-2027 agar industri bisa bernapas dan pulih dari tekanan. Henry menyebut bahwa pungutan negara terhadap rokok legal saat ini sudah mencapai 70-82% dari harga jual per batang.

Ketiga, GAPPRI mengusulkan agar kebijakan cukai ke depan dibuat lebih inklusif dan berimbang, dengan memperhatikan aspek kesehatan, perlindungan tenaga kerja, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan negara, sebagaimana diatur dalam Peta Jalan Industri Hasil Tembakau 2025-2029.

Terakhir, GAPPRI menyatakan dukungan terhadap operasi gempur rokok ilegal dan meminta penindakan dilakukan secara menyeluruh, hingga ke produsen ilegalnya.

"Industri rokok memang bukan tanpa masalah, tapi kontribusinya nyata. Jangan sampai justru yang legal makin tersudut, sementara yang ilegal bebas beredar," tutup Henry.