Tarif Trump Berpotensi Tekan Industri Baja Indonesia, KRAS Fokus Efisiensi

IDXChannel - Kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif resiprokal bagi Indonesia diproyeksi menekan industri baja nasional saat diterapkan 90 hari mendatang.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), M Akbar Djohan, memastikan perusahaan tetap fokus pada program efisiensi bisnis dan organisasi.

Baca Juga:

Penjualan Pipa Baja Krakatau Steel (KRAS) Catatkan Rekor di Desember 2024

"Prinsip saya, kita mari fokus yang depan mata. Tantangan saya bagaimana melakukan efisiensi yang masif, efisiensi di semua lini. Inovasi, terus supaya produktivitasnya tinggi," ujar Akbar saat ditemui di gedung KRAS, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025). 

Menurutnya, AS bukan pasar utama perusahaan. Negara tujuan ekspor emiten baja pelat merah ini di antaranya Italia, Eropa, India hingga Afrika. Ke depannya, perseroan akan mencari negara lain untuk perluasan pasar.

Baca Juga:

Krakatau Steel (KRAS) dan PGN (PGAS) Bangun Infrastruktur Gas di Pelabuhan

Tercatat, kontribusi ekspor baja ke Negeri Paman Sam terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 18 persen.

"Kami sudah melakukan ekspor ke berbagai negara, mulai dari India, Pakistan, hingga Afrika. Dalam menghadapi ketidakpastian global, fokus kami adalah efisiensi menyeluruh dan inovasi di seluruh lini," kata Akbar.

Baca Juga:

KRAS Alihkan Saham Seri B ke Holding Danantara, Ini Penjelasannya

"Kita jangan melihat terlalu jauh kebijakan Trump ini akan meluluhlantakan industri baja nasional. Kontribusi PDB total kan tidak lebih daripada 18 persen ke AS, sisanya itu masih worldwide," sambungnya.

Lebih lanjut, Akbar berencana membawa Krakatau Steel tidak hanya fokus pada peningkatan produksi dan pemenuhan baja di dalam negeri, namun memperkuat kerja sama dengan negara lain untuk membuka pasar perdagangan yang lebih luas.

Baca Juga:

Krakatau Steel (KRAS) Bidik Pasar Ekspor Baru Usai Trump Tetapkan Tarif Resiprokal

"Kami aktif dalam berbagai kerja sama bilateral, multilateral, hingga regional. Semua ditujukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global," ujar dia.

(Febrina Ratna Iskana)