Pasardana.id - Pemerintah diminta untuk segera membenahi iklim investasi yang ada agar terhindar dari aksi premanisme.
Permintaan tersebut datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang menilai aksi premanisme ini bisa sangat mengganggu investasi masuk ke Indonesia.
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, mengaku telah berbicara dengan pemerintah terkait aksi premanisme.
Ia telah meminta pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam menekan aksi premanisme.
"Kami juga sudah sampaikan ini kepada pemerintah. Makanya pemerintah juga sudah (melakukan) tindakan-tindakan lah, gimana caranya untuk bisa membantu pelaku usaha di dalam menjalankan operasional. Jelas ini sangat mengganggu," kata Shinta kepada awak media di Jakarta, Senin (28/4).
Menurut Shinta, bagaimana pun juga aksi premanisme yang kerap kali memungut biaya-biaya secara liar tidak bisa dibenarkan.
Apalagi, aksi itu sudah berlangsung sejak lama.
"Sebenarnya ini bukan masalah baru. Cuma ini sekarang mengemuka. Dan mungkin sekarang juga jadi lebih banyak yang berani untuk bicara," jelasnya.
Namun, Shinta tak menyebut jumlah kerugian yang ditaksir akibat aksi premanisme tersebut.
Pasalnya, besaran pungutan liar yang diminta preman berbeda di tiap daerah.
"Kita nggak bisa translate ini ke biaya ekonomi berapa, tapi yang jelas kita melihat bahwa memang ini mengganggu lah daripada ekosistem investasi di Indonesia," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, kasus premanisme kembali mencuat beberapa waktu lalu yang disebut-sebut menggoyang citra Indonesia di mata para investor.
Peristiwa yang dimaksud adalah gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD.
Hal ini mencuat kala Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno memaparkan kejadian tersebut saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
加载失败()