Pasardana.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan rencana akuisisi aplikator Grab terhadap Gojek merupakan ranah bisnis antar kedua perusahaan. Karena itu, dirinya mengaku tak mau banyak bicara terhadap isu rencana akuisisi kedua aplikator tersebut.
Bahkan dirinya mengaku tidak mengetahui lebih dalam soal rencana tersebut. Karena, menurut dia hal tersebut merupakan ranah lembaga lain.
"Mohon maaf saya tidak mau masuk ke wilayah situ Karena ini adalah business karena kalau bicara akusisi tentunya kalau Grab adalah private company ya. go public juga? oh. Dua-duanya ada yang ngatur berkaitan dengan akusisi," ujarnya dalam konferensi pers di Restoran Aroem, Jakarta, Senin (19/5).
Akan tetapi, dalam hal ini Menhub akan terus memantau rencana akuisisi tersebut. Apalagi rencana tersebut bisa berdampak pada masyarakat.
Dan Menhub menambahkan, jika (akuisisi) itu terjadi, maka pemerintah akan bertindak dan merespon.
"Jadi dari transaksi ini yang paling penting dilihat adalah dampaknya terhadap masyarakat. Mungkin pemerintah dalam ini nanti ada barangkali dari bidang perekonomian dan sebagainya akan melihat sampai seberapa jauh dampak daripada isu ini terkait dengan masyarakat. Karena yang akan berdampak adalah masyarakat. Tentunya saya rasa pemerintah pasti akan melihat," ujarnya.
Selanjutnya, terkait soal rencana ratusan ojek online (ojol) akan melakukan demo serentak pada, Selasa, 20 Mei 2025 yang dibarengi oleh aksi penghentian sementara layanan aplikasi (off bid) massal, Menhub mempersilahkan saja untuk menyampaikan aspirasinya.
"Saya menghargai apa yang menjadi hak dari warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi monggo, silakan menyampaikan aspirasinya," ujarnya.
Hanya saja, ia menyarankan seharusnya aspirasi pengemudi ojol lebih tertuju ke aplikator Gojek dan Grab. Sehingga, aplikator tahu keluh kesah pengemudi ojol.
"Tapi sebenarnya kalau berkaitan dengan teknis, mustinya aspirasi itu disampaikan kepada para pelaku. Karena yang demo ini kan anak-anaknya," imbuh dia.
Sebagai informasi, aksi demo serentak ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang mereka tuduh telah melanggar regulasi, terutama tarif yang diberlakukan.
Menurut Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono seperti dikutip dari Antara, Senin (19/5) mengatakan aplikator melanggar regulasi dan merugikan mitra pengemudi.
"(Pemerintah) selama ini mendiamkan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” ujar Igun.
Igun merujuk Keputusan Menteri Perhubungan (KP) 1001 Tahun 2022. Aturan ini membatasi biaya sewa aplikasi maksimal 15%, dengan tambahan 5% untuk kesejahteraan pengemudi. Namun, banyak aplikator yang menetapkan potongan jauh di atas ketentuan.
Ia menyebutkan aksi tersebut akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, hingga Palembang, Lampung, dan wilayah Banten Raya.
Igun bilang, aksi akbar 205 yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga selesai. Aksi akan dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI, sehingga berpotensi melumpuhkan sebagian Jakarta akibat kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan.
加载失败()