Dunia Lagi Kacau, Luhut Siapkan Rencana Khusus buat Prabowo

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sedang menggodok rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto dalam merespons pergolakan yang terjadi di perekonomian global. Hal ini termasuk dengan perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China, menyusul pengumuman tarif resiprokal pada 2 April silam.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat internal untuk menyusun rekomendasi tersebut. Hal ini termasuk dengan langkah RI merespons kondisi ketegangan antara dua negara ekonomi besar dunia itu hingga proyeksi dampaknya ke Indonesia.

"Bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi di AS dan apa yang terjadi di China? Seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi Indonesia? Jadi menurut saya ini adalah rekomendasi yang sedang kami persiapkan untuk Presiden (Prabowo)," kata Luhut, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Luhut mengatakan, saat ini AS sedang mengalami ketidakstabilan. Namun demikian, China juga mengalami berbagai permasalahan sehingga kondisi dunia ke depannya akan semakin sulit untuk diprediksi.

"Sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi kita harus mempersiapkan skenario terburuk dan terbaik untuk menanggapi situasi ini," ujarnya.

Di sisi lain, negara-negara kawasan Eropa juga mengalami kondisi serupa. Luhut menyebut, pertumbuhan ekonominya terpantau melemah. Ditambah lagi, diprediksi AS juga akan mengurangi intensitas kerja samanya di sana.

Pada saat yang bersamaan, Eropa juga menghadapi masalah dengan Rusia. Kondisi tersebut semakin menambah gejolak dalam dinamika perekonomian global.

Meski demikian, menurutnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini terbilang masih tetap tangguh di tengah ketegangan perdagangan global. Namun ia mengingatkan, apabila mau mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% di tahun 2029, Indonesia harus konsisten mempertahankan angka pertumbuhan di atas 5%.

"Kita harus menjaga pertumbuhan kita di atas 5% untuk mencapai 8-9% pada tahun 2029. Pertanyaannya apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Saya bisa bilang ya, bisa dilakukan. Tapi kita harus bekerja sama, detail. Tidak bisa hanya memberi instruksi, tapi kita tidak masuk ke detail ke dalam proyek," kata dia.

Tonton juga Video: BI Sebut Daya Tahan Ekonomi RI Lebih Tinggi Dibanding AS-China