Gandeng Bank Dunia, KKP Cari Dana Rp 3,2 T buat Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan pendanaan untuk mencapai target 30% kawasan konservasi laut pada 2045 masih membutuhkan dana hingga US$ 200 juta per tahun atau setara Rp 3,2 triliun (kurs Rp 16.300). Untuk merealisasikan hal tersebut, KKP menggandeng World Bank untuk menerbitkan Indonesia Coral Reef Bond.

Staf Ahli Menteri KP Bid. Ekologi & SD Laut Hendra Yusran Siry mengatakan World Bank yang akan menerbitkan surat pengakuan utang. Selain World Bank, program ini juga melibatkan Global Environment Facility (GEF), International Energy Forum (IEF), hingga BNP Paribas.

"Kalau ini yang menerbitkan surat pengakuan utang itu dari World Bank ke investor. Kamu investasikan dananya, saya terbitkan surat utang dan nanti kita dapat bagi hasil," kata Hendra dalam acara Konferensi Pers, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (24/6/2025).

Hendra menjelaskan untuk mendapatkan US$ 15 juta dari program tersebut, World Bank harus menggaet pendanaan dari pasar modal hingga US$ 200 juta.

Dana tersebut nantinya akan digunakan World Bank untuk diinvestasikan ke berbagai hal. Lalu, investor nantinya akan mendapatkan bunga bagi hasil. Bunga tersebut sebagian akan diserahkan untuk pengembangan kawasan konservasi.

"Nah dapat bagi hasil hitungannya bisa sama 11-13%, nanti mereka investasikan World Bank ke macam-macam, nanti investornya bisa dapat 11%. Nah cuma dengan pola ini investor ga dpt 11%, tapi 11% sebagian dialokasikan terumbu karang di 3 kawasan," terang Hendra.

Lebih lanjut, dana sebesar US$ 15 juta dolar atau setara Rp 245 miliar (Rp 16.359) akan diberikan ke pemerintah Indonesia dan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dana tersebut akan digunakan untuk program-program kawasan konservasi agar lebih efektif dan bermanfaat.

Adapun tiga kawasan konservasi dalam program tersebut yang dibidik KKP, yakni Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Alor.

"Kita bekerja sama dengan Kemenkeu sebagai penyaluran pendanaannya. Nanti ada program small green yg dikelola oleh teman LSM dan dikelola bpdlh. Semuanya mengarah kawasan konservasi lebih efektif dan manfaat. Kalau program sukses dapat nama dapat percontohan," imbuh Hendra.