Belanja Negara Belum Optimal Serap Produk UMKM

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui, alokasi 40% belanja negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk UMKM belum berjalan optimal. Diketahui, ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Ketentuan ini mengharuskan pengadaan barang dan jasa dari APBN dan APBD sebesar 40% untuk UMKM.

"Memang sekarang saya menyadari, bahwa optimalisasi pemanfaatan PP No. 7 tahun 2021 di mana salah satunya adalah melakukan pembelanjaan belanja pusat, provinsi, dan kabupaten kurang lebih mengalokasikan 40% tersebut di dalam beberapa hal tertentu, saya bilang di beberapa hal tertentu ya, itu memang masih belum optimal," kata Maman ditemui wartawan di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Ke depan, Maman berencana melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pengawasan juga akan tetap dilakukan pada pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten yang telah mengalokasikan 40% anggarannya.

Pengawasan tersebut mencakup pada penggunaan produk yang dibeli dari UMKM. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk-produk UMKM yang mendapat jatah 40% dana alokasi ini, bukan produk-produk asing.

"Ada juga di beberapa titik atau di beberapa daerah, dia menjalankan. Jadi sudah melakukan alokasi bahwa belanja barang dan jasanya 40% itu sudah dialokasikan, didorong untuk UMKM. Tetapi ada juga di beberapa kasus-kasus tertentu, barang-barangnya justru bukan barang-barang produk lokal kita," ungkapnya.

Maman menjelaskan, kurang optimalnya penggunaan 40% APBN untuk UMKM terjadi akibat banyak faktor, tak terkecuali ihwal kualitas produk lokal. Namun begitu, ia menyebut evaluasi dan monitoring menjadi hal penting untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut.

"Akan kita lakukan monitoring evaluasi. Jadi sekarang sedang kita lakukan monitoring evaluasi dan kita juga nanti akan, saya sudah bicara dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri (Tito Karnavian), dan LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk kita akan lakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Indonesia," imbuhnya.