Pasardana.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, para pekerja yang tidak memiliki rekening di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap bisa mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 melalui PT Pos Indonesia.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6) kemarin, Menaker Yassierli menyampaikan bahwa penyaluran BSU ini dilakukan melalui bank-bank Himbara, yakni BNI, BRI, BTN, dan Mandiri, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus untuk penerima yang berdomisili di Provinsi Aceh.
"Sementara bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6).
Skema ini menjadi solusi bagi jutaan pekerja yang belum terjangkau layanan perbankan. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada penerima yang tertinggal hanya karena tidak memiliki rekening.
BSU merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menargetkan menjangkau 17 juta pekerja sepanjang tahun 2025.
Sementara itu, BSU 2025 diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan dan dibayarkan sekaligus. Dengan demikian, setiap pekerja atau buruh akan menerima total bantuan sebesar Rp 600.000.
Sedangkan syarat penerima BSU tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu:
1. Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid;
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025;
3. Memiliki penghasilan maksimal Rp 3.500.000 per bulan atau sesuai dengan upah minimum daerah;
4. Bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI atau Polri, dan tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat BSU disalurkan.
Penyaluran tahap pertama telah berjalan. Dari total 3.697.836 pekerja yang ditetapkan sebagai penerima, sebanyak 2.450.068 orang telah menerima BSU. Sisanya, sebanyak 1.247.768 pekerja masih dalam proses pencairan.
Sementara itu, tahap kedua saat ini sedang dipersiapkan. BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 4.535.422 data calon penerima kepada pemerintah yang saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi.
“Data tersebut saat ini sedang melalui proses verifikasi dan validasi guna memastikan ketepatan sasaran,” tegas Menaker Yassierli.
加载失败()