Kata Dedi Mulyadi Soal Premanisme di Jabar: Harus Habis, Hilang, Nggak Ada

Pasardana.id - Aksi premanisme sudah bukan hal baru di Indonesia.

Baik yang ada di lingkungan masyarakat, bahkan sampai ke struktur dalam pemerintahan.

Oknum preman ini pun 'menyaru' memainkan perannya dalam pemerintahan.

Entah itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda).

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi dalam sebuah talkshow usai penandatanganan nota kesepahaman revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa (Pantura) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, pada Rabu (25/6) pun menginggung soal premanisme yang ada di pemerintahannya.

Bahkan dirinya mengatakan, premanisme ini sudah mengakar.

Dedi menerangkan berbagai kegiatan yang terkait pembangunan di Jabar ada unsur pemerasan. 

"Tugas kita (pemerintah) provinsi adalah, satu, memberikan penjelasan pada publik, ini adalah proyek strategis. Proyek strategis tidak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat kalau dengar proyek (pemahaman) dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit. Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar," kata Dedi.

Untuk itu, dirinya menegaskan, proyek pembangunan revitalisasi ini dipastikan tidak ada unsur premanisme.

Dengan begitu, proyek revitalisasi tambak nantinya bisa menguntungkan para nelayan, mulai dari menjadi pekerja pada kegiatan budi daya, pekerja pengelolaan tambak, serta pekerja pengelolaan hasil produksi.

"Nah, premanisme ini di Jawa Barat ini (harus) habis, selesai, hilang, enggak ada," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana merevitalisasi tambak Pantura selama dua tahun ke depan, dengan total calon tambak seluas 78.550 hektar (Ha).

Tahun ini, pemerintah mengejar revitalisasi luasan lahan tambak 20.413,25 Ha di empat kabupaten Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Dari total lahan ini, di Bekasi terdapat calon tambak seluas 8.188,49 Ha, di Karawang seluas 6.979,51 Ha, di Subang seluas 2.369,76 Ha, dan di Indramayu seluas 2.875,48 Ha yang sebagian besar milik negara dan masuk dalam rencana calon tambak yang akan direvitalisasi.