Anggaran Bapanas Terblokir Rp 160,9 M, Baru Rp 6,7 M yang Bisa Dipakai

Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan masih ada anggaran sebesar Rp 160,9 miliar yang terblokir pada tahun anggaran 2025. Dari jumlah tersebut, baru Rp 6,7 miliar yang berhasil dibuka blokirnya untuk kebutuhan mendesak.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025, pagu awal anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 329,95 miliar. Namun hampir separuh dari pagu tersebut, atau sekitar 48,76%, masih terblokir.

Seiring dengan tambahan anggaran untuk membayar penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2023 dan 2024, Bapanas mendapat dua kali injeksi anggaran tambahan, yaitu Rp 36,42 miliar dan Rp 2,49 triliun. Dengan begitu, total pagu anggaran naik menjadi Rp 2,85 triliun.

"Namun nilai blokir tetap berada di angka Rp 160,9 miliar," kata Arief dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Setelah keluarnya surat dari Direktorat Jenderal Anggaran pada 18 Juni 2025, dilakukan relaksasi efisiensi belanja yang membuka blokir sebesar Rp 6,71 miliar. Anggaran ini digunakan untuk menutupi kekurangan belanja pegawai sebesar Rp 1,84 miliar, honorarium PPNPN Rp 885 juta, dan biaya reviu penyaluran CPP Rp 3,98 miliar.

"Dengan demikian pagu anggaran pasca buka blokir menjadi Rp 2,85 triliun rupiah, dengan sisa blokir sebesar Rp 154,18 miliar," ujar Arief.

Ia menambahkan, Bapanas akan kembali mengajukan relaksasi blokir efisiensi belanja. Pasalnya, anggaran untuk reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas penyaluran bantuan pangan beras dan SPHP beras tahun 2025 belum disetujui dalam usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

"Terkait blokir efisiensi belanja ini, kami akan mengajukan relaksasi karena dana untuk review APIP belum masuk dalam ABT," jelasnya.

Sementara itu, realisasi anggaran Bapanas hingga 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp 810,4 miliar atau 29,98% dari total pagu yang tersedia. Realisasi ini terdiri atas Rp 762,47 miliar untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, dan Rp 47,93 miliar untuk dukungan manajemen.