Defisit APBN Melebar, Sri Mulyani Izin DPR Pakai Sisa Anggaran 2024 Rp 85,6 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta izin kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Hal itu guna menekan penarikan utang untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan melebar.

"Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada. Jadi untuk DPR, Banggar, kami mohon untuk poin yang keempat nanti dibahas dan mendapat persetujuan dalam pembahasan Lapsem (laporan semester)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025) kemarin.

Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN 2025 melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 662 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari yang semula dipatok hanya 2,53% atau Rp 616,2 triliun.

"Untuk defisit (APBN 2025) totalnya di Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable," tuturnya.

Dalam rapat paripurna DPR RI pada hari yang sama, Sri Mulyani menyebut saldo akhir dari kas negara 2024 mencapai Rp 457,5 triliun. Jumlah itu sudah dikurang untuk pembiayaan APBN dan memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

"SAL pada 2024 mencapai Rp 459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah Rp 457,5 triliun," kata Sri Mulyani.

Defisit APBN dikarenakan belanja negara lebih besar dari pendapatan. Sri Mulyani memperkirakan pendapatan negara sampai akhir tahun hanya terkumpul Rp 2.865,5 triliun, lebih kecil dari yang dirancang semula Rp 3.005,1 triliun. Sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.527,5 triliun, turun sedikit dari proyeksi semula Rp 3.621,3 triliun.

"Kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara terutama karena beberapa measure seperti PPN (12%) yang tidak jadi dicollect, dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar Rp 80 triliun. Jadi pendapatan negara mengalami tekanan baik dari PPN maupun dividen BUMN sebesar Rp 150 triliun sendiri, Rp 70 triliun plus Rp 80 triliun," beber Sri Mulyani.

Tonton juga "Momen DPR Cecar Sri Mulyani: Penghematan Ujung-ujungnya Tambah Utang" di sini: