Mentan Buka-bukaan Beras Oplosan Guyur Minimarket

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap beras oplosan beredar di minimarket hingga supermarket terkenal. Temuan ini didapatkan usai pihaknya mengambil sampel beras di minimarket.

"(Beras oplosan) beredar, supermarket beredar. Itu kita ambil sampel-sampel dari sana semua. Dari semua tingkatan, kita ambil sampel itu," kata Amran kepada awak media, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

Usai kasus beras oplosan tersebut terbongkar, Amran menerangkan pihak minimarket menarik peredaran beras oplosan tersebut. Amran berharap dengan tindakannya ini dapat membawa dampak baik bagi masyarakat.

"Kelihatan ada pergerakan ditarik, dan mudah-mudahan itu berdampak baik untuk konsumen," tambah Amran.

Amran menerangkan penarikan beras oplosan dari edaran itu tidak berpengaruh pada proses investigasi oleh kepolisian. Amran mengaku pihaknya telah mengantongi bukti-bukti kuat.

"Buktinya sudah ada sebagian. Kami sudah kirim semua. Kami kirim langsung, kami yang tanda tangan langsung ke Kapolri dan Kejaksaan," jelas Amran.

Amran menegaskan pengusutan kasus tersebut akan menyasar ke produsen-produsen besar. Dia memastikan penjual beras oplosan tidak akan terkena getahnya.

"Jadi gini, ini kalau ada perusahaan besar yang pengoplos ini harus ditindak tegas. Tapi kalau yang kecil kan cuma terima, menjual. Kadang dia tidak tahu ini sesuai standar atau tidak. Jadi jangan. Kita pada pedagang kecil, kita lindungi," imbuh Amran.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah terjadi selama bertahun-tahun. Hal ini membuat negara rugi hingga Rp 10 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

Amran mengatakan pihaknya bersama dengan Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun mengecek ke lapangan di tempat penyaluran SPHP. Hasilnya, dari total SPHP yang didapatkan di outlet, sebanyak 20% dipajang dan 80% dioplos untuk dijual premium.

"Kita lihat tanya langsung tempat penyaluran SPHP yang dilakukan adalah 20% dipajang, 80% dibongkar dijual premium (harganya) naik Rp 2.000-3.000," kata Amran saat Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2025).