Trump Ngotot Teken Aturan Baru, Utang AS Diprediksi Bengkak Rp 53.000 T

Paket undang-undang (UU) yang berisi pemangkasan pajak hingga anggaran Amerika Serikat (AS) atau One Big Beautiful Bill Act telah disahkan Presiden Donald Trump. Undang-undang itu ditandatangani Trump bertepatan dengan hari kemerdekaan AS pada Jumat, 4 Juli 2025.

Namun, regulasi yang baru disahkan itu dianggap kontroversial karena bakal membebani keuangan AS. Analisis terbaru dari Congressional Budget Office (CBO) undang-undang itu akan memperburuk kondisi utang nasional dan membuat banyak warga kehilangan akses layanan kesehatan.

Dilansir dari New York Times, Sabtu (5/7/2025), utang pemerintah AS diprediksi akan naik sebesar US$ 3,3 triliun atau Rp 53.460 triliun (kurs Rp 16.200). Saat ini utang nasional AS tercatat mencapai US$ 36,2 triliun.

Bahkan, angka US$ 3,3 triliun dari CBO disebut belum mencakup biaya bunga tambahan atas utang baru, yang bisa membuat total penambahan utang mendekati US$ 4 triliun.

Hitungan itu jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya dinyatakan oleh sebagian anggota Partai Republik yang dikenal konservatif soal anggaran. Hitungan itu lebih tinggi dari versi DPR AS yang sebesar US$ 2,4 triliun.

Dari total utang nasional AS yang sebesar US$ 36,2 triliun, sebesar US$ 29 triliun di antaranya adalah jenis utang publik. Diproyeksi pemerintahan Trump akan meminjam tambahan US$ 21 triliun dalam dekade mendatang.

Selain itu, dilansir dari AFP, sekitar 11,8 juta warga AS diprediksi akan kehilangan asuransi kesehatan pada 2034. Jumlah itu meningkat dari 10,9 juta dalam versi sebelumnya.

Angka ini sebenarnya menambah tekanan bagi para pemimpin Partai Republik yang mengusung Trump. Bahkan sebelum laporan CBO keluar, Partai Republik sudah terpecah. Beberapa anggota menolak pemangkasan dana Medicaid dan bantuan pangan, sementara yang lain menganggap pemangkasan itu belum cukup besar.

Pemangkasan ini dimaksudkan untuk menutupi biaya perpanjangan pemotongan pajak senilai US$ 3,8 triliun dari era Trump. Namun, banyak anggota Republik meragukan proyeksi CBO, dan memilih menggunakan baseline anggaran alternatif.