KKP Mau Revitalisasi Tambak-Bangun 500 Kampung Nelayan, Minta Dana Rp 22,1 T

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp 22,11 triliun. Sementara, pagu efektif anggaran yang diterima KKP sebesar Rp 3,61 triliun.

Pria yang akrab disapa Trenggono mengatakan pagu efektif tahun anggaran 2026 bersumber dari rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 3,3 triliun dan anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp 278 miliar.

"KKP mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sekitar Rp 3,61 triliun dengan rincian alokasi pagu efektif yang bersumber rupiah murni, PNBP, BLU, SBSN sebessr Rp 3,3 triliun yang menjaga kebutuhan minimal belanja pegawai menjaga kebutuhan, menjaga kebutuhan belanja operasional perkantoran, menjaga pelayanan pendidikan," kata Trenggono dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

Trenggono pun mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,11 triliun. Sebanyak Rp 13,12 triliun untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Lalu, sebanyak Rp 8,99 triliun untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, hingga operasional kapal pengawas.

"Pertama usulan tambahan anggaran pada program prioritas strategis sebesar Rp 13,12 triliun untuk mendanai empat program prioritas yang menjadi direktif presiden untuk mendukung swasembada pangan yg bersumber dari protein ikan, swasembada garam, hilirisasi perikanan, penciptaan lapangan kerja dan sejahtera masyarakat pelaku usaha perikanan," terang Trenggono.

Adapun rincian tambahan anggaran Rp 13,12 triliun, meliputi program pengembangan tambak garam di Rote Ndao sebesar Rp 738 miliar, pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Rp 11,28 triliun di 500 desa, pengembangan ikan nila salin di Karawang sebesar Rp 712 miliar, dan revitalisasi peralatan laboratorium untuk menjamin mutu perikanan sebesar Rp 382 miliar.

"Usulan tambahan untuk pemenuhan belanja pegawai, pelayanan publik untuk tugas dan fungsi mengusulkan anggaran sekitar Rp 8,99 triliun yang akan dialokasikan belanja pegawai Rp 399,66 miliar untuk pemenuhan gaji CPNS dan PPPK yang diangkat 2025 namun belum masuk indikatiff 2025," tambah Trenggono.

Lalu, untuk belanja operasional perkantoran sebesar Rp 565,36 triliun di 176 Satuan Kerja (Satker). Untuk belanja operasional kapal pengawas sebesar Rp 980,70 miliar untuk 180 hari operasional.

Sementara untuk belanja operasional pendidikan sebesar Rp 125,67 miliar di 16 Satker. Kemudian untuk belanja pelayanan publik, pelayanan perizinan, biaya operasional penyuluh, pelaksanaan tugas dan fungsi di 176 satker membutuhkan anggaran Rp 6,9 triliun.