Mentan Tiba-tiba Minta Tambahan Anggaran Tahun Ini Rp 10 T, Buat Apa?

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan anggaran belanja tambahan (ABT) tahun ini sebesar Rp 10,07 triliun. Mau dipakai buat apa?

Tambahan anggaran lagi di tahun ini dibutuhkan untuk meningkatkan produksi sejumlah komoditas strategis, tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala. Selain itu anggaran itu juga dibutuhkan untuk peningkatan produksi komoditas yang dominasi impor seperti bawang putih, kedelai, dan gandum.

"Mohon mungkin apakah boleh menyetujui, rencana ABT Rp 10 triliun, untuk ABT tahun ini, bukan tahun depan, dan sekarang kami sedang menggodok insyaallah minggu ini selesai dan itu sudah ada surat resmi dari Mensesneg (Prasetyo Hadi)," kata dia dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

Keterangan tersebut sontak membuat anggota Komisi IV DPR RI bingung karena dalam slide paparan Amran anggaran itu untuk tambahan pada 2026. Amran menjelaskan penambahan anggaran Rp 10,07 triliun dibutuhkan dari tahun ini karena proses pembibitan sejumlah komoditas yang dimaksud membutuhkan waktu berbulan-bulan.

"Kalau pembibitan itu paralel, dan ini tumbuhnya ada yang tumbuh (bibitnya) sampai 6 bulan (sampai) Desember (sehingga) sudah mulai tanam di Januari (2025), ada pembibitan 8 bulan pasti menyeberang (penanamannya). Kami sudah diskusi biayanya harus menyeberang, karena kalau tahun depan (baru) pembibitan, meluncurnya setahun lagi artinya tahun 2027. Kita curi star (pembibitan) tahun in," terangnya.

Amran juga mengatakan bahwa tambahan anggaran ini juga dilakukan seiring dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementan meningkatkan produksi komoditas pangan strategis yang selama ini bergantung pada impor.

Perintah ini disampaikan melalui surat dari Mensesneg Prasetyo Hadi kepada Menteri Pertanian. Surat tersebut juga membuka jalan jika Kementan membutuhkan tambahan anggaran pada 2025.

"Sehubungan dengan surat Menteri nomor B-204/RC.020/M/05/2025 tanggal 28 Mei 2025, bersama ini kami sampaikan bahwa: Dalam rangka mendukung keberhasilan program swasembada pangan, Bapak Presiden memberikan arahan kepada Menteri Pertanian agar segera meningkatkan produksi komoditas-komoditas pangan strategis yang selama ini masih bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhannya di dalam negeri. Apabila diperlukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian TA 2025 untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, kiranya dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi surat tersebut.

Pengajuan itu sempat menjadi perdebatan karena belum secara resmi disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk menambah anggaran lagi tahun ini. Selain itu, rapat bersama Komisi IV DPR RI juga bukan membahas anggaran 2025, melainkan 2026.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) mengingatkan Amran agar lain kali pengajuannya tidak hanya secara lisan kepada Komisi IV DPR RI.

"Lain kali tidak terulang lagi, untuk kali ini karena kami menyadari kebutuhan Rp 10 triliun agar segera turun. Akan kami masukan ke dalam kesimpulan rapat. Ke depan supaya apa yang menjadi kesimpulan apa yang dibicarakan," jelasnya.

Komisi IV DPR RI memutuskan untuk mendukung tambahan anggaran itu, namun dalam konteks untuk anggaran lebih dari satu tahun.

"Komisi IV DPR RI mendukung usulan, jadi kalimatnya mungkin mendukung Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Pertanian senilai Rp 10 triliun multiyears 2025 nggak perlu dituliskan ya kan multiyears. Urusan 2025 dapat berapa itu perjuangan bapak. Tidak perlu disebut tahun 2025 karena kita tidak membahas anggaran 2025 ini," tegasnya.

Simak juga Video: Kala Mentan Endus 'Mafia' di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman