Bank Mandiri Salurkan BSU ke 2,89 Juta Pekerja Senilai Rp 1,73 T

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600.000 kepada 2,89 juta pekerja sesuai instruksi Kementerian Ketenagakerjaan. Total nilai BSU yang tersalurkan mencapai Rp 1,73 triliun.

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara, menyampaikan data penyaluran tersebut merupakan data hingga per 1 Juli 2025. Penerima bisa memanfaatkan layanan Livin' by Mandiri untuk mengelola keuangan secara cepat, aman, dan nyaman di mana saja dan kapan saja.

"Melalui sinergi ini, kami meyakini bahwa BSU berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi di tingkat rumah tangga. Harapannya, dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara bijak sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).

BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang diinisiasi pemerintah pada tahun 2025, selain bantuan sosial, diskon tarif transportasi dan tol, serta insentif jaminan ketenagakerjaan.

Dalam skema tahun ini, setiap pekerja yang memenuhi kriteria akan menerima BSU sebesar Rp 300.000/bulan dan dalam pembayaran kali ini akan dilakukan untuk bulan Juni dan Juli sekaligus sebesar Rp 600.000 langsung ke rekening penerima, tanpa potongan apapun.

Terdapat tiga persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bagi pekerja yang berhak mendapatkan BSU, yakni pertama Warga Negara Indonesia (WNI). Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025.

Ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta/bulan atau paling banyak sebesar upah minimum kabupaten atau kota atau upah minimum provinsi bagi kabupaten atau kota yang tidak menetapkannya.

Pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara atau ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian. Selain itu, BSU diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima program keluarga harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.