Bos Bapanas Ungkap Alasan Guyur Beras Murah 6 Bulan

Pemerintah akan mendistribusikan beras murah atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan(SPHP) sebanyak 1,3 juta ton mulai Juli hingga Desember 2025. Keputusan tersebut diambil karena harga beras di tingkat konsumen di beberapa daerah masih melonjak.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran SPHP juga untuk menggerakkan stok beras Bulog. Selain itu, untuk menjaga harga beras tetap stabil di pasaran, terutama di wilayah-wilayah yang belum panen.

"Stok di Bulog untuk stabilisasi. Cadangan beras pemerintah (yang dikelola Bulog) untuk bantuan pangan hingga intervensi harga oleh pemerintah. Termasuk kalau ada bencana, tapi ini kita nggak berharap," ujar Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

Arief menjelaskan wilayah Indonesia yang luas menyebabkan musim panen tidak merata. Untuk itu, intervensi harga melalui SPHP tetap dilakukan di daerah yang belum panen dan mengalami kenaikan harga.

"Panennya kan nggak semua di wilayah Indonesia. Berarti ada daerah yang nggak panen kan? Kalau yang nggak panen, boleh nggak dikasih untuk stabilisasi? Ini Indonesia Raya nih segini gede. Semua daerah panen sama-sama nggak? Kalau daerah sini nggak panen, kira-kira harga di sini tinggi apa rendah? Tinggi. Kalau harganya tinggi boleh diintervensi nggak? Boleh. Ya sudah, itu SPHP," tambah Arief.

Dalam pelaksanaan penyaluran SPHP selama 6 bulan, Arief menerangkan pemerintah telah menyiapkan Rp 1,3 triliun. Sementara, anggaran Rp 5 triliun untuk bantuan pangan selama 2 bulan.

Adapun penugasan SPHP ini tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 per 8 Juli 2025, di mana memerintahkan Perum Bulog untuk menyalurkan 1,31 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam periode enam bulan.

"Mulai Juli ini program SPHP beras juga telah pemerintah mulai seiring dengan program bantuan pangan beras. Tentunya diharapkan melalui implementasi dua instrumen intervensi ini, harga beras di masyarakat dapat lebih ditekan dan tidak semakin berfluktuasi," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).