DPR Soroti Banyak Pemda Tak Terlibat Program MBG, Anggaran Full dari Pusat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, program senilai Rp 71 triliun yang digagas pemerintah pusat ini digadang-gadang mendorong pergerakan ekonomi daerah.

Dalam rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah di Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025), pimpinan rapat Jazilul Fawaid mengungkap banyak pemda bahkan tidak mengetahui lokasi titik pelaksanaan MBG di wilayahnya. Ia mempertanyakan apakah pemerintah pusat tidak memberi ruang bagi pemda untuk ikut mengontrol maupun mendukung program ini.

"Pergerakan MBG itu kan besar banget, tapi tidak terkait sama sekali dengan daerah. Jadi kontrol pemerintah daerah kelihatannya juga tidak ada," kata Jazilul.

Jazilul menambahkan, dirinya menemukan sejumlah bupati dan wali kota tidak memiliki data distribusi MBG di wilayah masing-masing. Hal ini membuat daerah seperti tidak dilibatkan sejak awal.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menjelaskan, hingga saat ini anggaran MBG masih sepenuhnya bersumber dari pusat melalui Badan Gizi Nasional. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah sempat mengimbau pemda untuk mendukung program ini, namun belum ada alokasi resmi di APBD.

"Kalau kami ikuti sebenarnya dari Mendagri sudah sempat melakukan sounding untuk pemda men-support ini. Tapi memang sampai dengan saat ini kami sampaikan, alokasi dana khusus di pemda untuk men-support itu belum ada," jelas Askolani.

Ia mengakui ada beberapa daerah yang mendukung program MBG dengan dana APBD secara inisiatif. Namun, fokus utama program masih sepenuhnya di pemerintah pusat. Pemerintah, kata dia, juga membuka peluang untuk mempertimbangkan pelibatan anggaran pemda dalam program MBG pada 2026 mendatang.

Sebagai catatan, anggaran awal MBG sebesar Rp 71 triliun sempat direncanakan naik Rp 100 triliun. Namun akhirnya hanya ditambah sekitar Rp 50 triliun menjadi total Rp 121 triliun.