BPS Mendadak Tunda Pengumuman Angka Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menunda agenda pengumuman angka kemiskinan pada hari ini, Selasa (15/7/2025). Penundaan ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas data.

BPS sebelumnya dijadwalkan akan melangsungkan Jumpa Pers Berita Resmi Statistik terkait Profil Kemiskinan di Indonesia Semester I 2025 dan Tingkat Ketimpangan Penduduk Indonesia Semester I 2025. Acara seharusnya digelar pada hari ini, pukul 11.00 WIB.

"Mohon maaf kami sampaikan bahwa, mengacu kepada pengumuman resmi BPS di website (www.bps.go.id) bersama ini kami sampaikan penundaan Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan," tulis BPS, dalam pengumuman resmi.

BPS menjelaskan, langkah penundaan waktu rilis angka kemiskinan ini dilakukan dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data. Penundaan dilakukan dalam beberapa waktu hingga pengumuman lebih lanjut.

"Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data," tulis BPS.

Sebagai informasi, pada bulan Juni lalu sempat heboh tentang beda data kemiskinan antara Bank Dunia dengan BPS. Hal ini seiring dengan langkah Bank Dunia mengubah perhitungan untuk standar garis kemiskinan dan ketimpangan global mulai Juni 2025.

Berdasarkan dokumen Bank Dunia berjudul 'June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)', dilakukan perubahan perhitungan dari paritas daya beli (purchasing power parities/PPP). Dari semula PPP 2017 menjadi PPP 2021 yang telah dipublikasikan oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024.

Atas langkah tersebut, jumlah angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa. Angka ini nampak jauh berbeda dengan hitungan kemiskinan yang terakhir kali dirilis BPS. Tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024, dalam rilisan BPS, hanya sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) mengatakan sejauh ini Badan Pusat Statistik merilis data kemiskinan dengan tujuan untuk menangkap profil kemiskinan di Indonesia. Tujuan dan desain pendataannya pun berbeda dengan Bank Dunia.

Data yang dibuat BPS tujuannya adalah untuk sasaran kebijakan oleh pemerintah. Sementara itu, data Bank Dunia digunakan untuk komparasi internasional, untuk pemeringkatan, dan untuk mengidentifikasi global extreme poverty.