Dividen BUMN Dikelola Danantara, Sri Mulyani Bentuk Direktorat Baru

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyampaikan, dengan adanya direktorat baru ini, jumlah direktorat yang menangani PNBP kini menjadi tiga. Ketiganya adalah Direktorat PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga (KL), serta Direktorat Potwas PNBP.

"Diharapkan kita bisa lebih fokus menggali potensi PNBP, menyusun strategi pengawasan yang lebih baik, dan mendukung kerja sama lintas unit," ujar Luky dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Direktorat baru ini memiliki tiga peran utama, yakni menggali potensi PNBP yang belum optimal, menyusun strategi pengawasan PNBP, serta mendukung sinergi antarunit seperti Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF), dan kementerian/lembaga lain.

Sebagai informasi, sejak Maret 2025 pengelolaan dividen BUMN resmi dipindahkan ke Danantara sesuai UU Nomor 1 Tahun 2025. Akibatnya, penerimaan negara dari pos dividen BUMN yang sebelumnya masuk PNBP KND kini berhenti. Realisasi PNBP dividen hingga 31 Maret hanya Rp 10,88 triliun atau 12,1% dari target dan anjlok 74,6% dibanding tahun lalu.

Plh Dirjen Anggaran Suahasil Nazara menjelaskan, pada Januari lalu sempat ada dividen interim dari BRI untuk tahun buku 2024. Namun setelah UU baru berlaku, tidak ada lagi dividen yang masuk ke kas negara.

Pemerintah menargetkan total PNBP tahun 2025 mencapai Rp 513,64 triliun. Hingga akhir kuartal I, baru terkumpul Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target. Kehadiran direktorat baru ini diharapkan bisa membantu menambal potensi penerimaan yang hilang akibat dividen dialihkan. (shc/rrd)