RI Bisa Raup Rp 7,5 Triliun dari Bisnis Ini

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut dampak negatif dari praktik penangkapan ikan yang tak terukur, termasuk penggunaan rumpon ilegal di laut Indonesia.

Jika apabila penangkapan ikan dengan rumpon tetap dilakukan selama 24 jam, menyebabkan kelangkaan ikan di laut.

"Bayangkan kalau semakin banyak rumpon di laut. Artinya semakin sulit ikan itu. Kalau dulu tanpa rumpon, ikan banyak. Sekarang sudah semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit, ujungnya adalah semakin tidak ada ikan. Nah ini yang harus kita jaga bersama untuk kepentingan generasi yang akan datang," kata Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025)

Menurut Trenggono produksi perikanan Indonesia dapat mencapai 7,5 juta ton per tahun. Apabila 10% saja dari angka tersebut dikenakan pungutan PNBP, negara dan pemerintah daerah bisa mendapatkan pemasukan besar.

Angka produksi tersebut 10% atau 750 ribu ton dikonversi menjadi PNBP dengan nilai ikan Rp 10.000 per kilogram, maka dapat mencapai Rp7,5 triliun.

"Kalau 7,5 juta ton itu misalnya 10% saja, betul-betul diterima oleh negara termasuk kepala daerah di antaranya, itu kira-kira 750 ribu ton. Kalau 750 ribu ton, dengan nilai PNBP dikonversi Rp 10.000 per kg, itu sudah Rp7,5 triliun. Bayangkan kalau Rp7,5 triliun, misalnya, peraturan yang mengatakan itu disesuaikan dengan luas wilayahnya masing-masing daerah. Itu salah satu potensi juga sebagai penerimaan daerah. Ini kita bisa rumuskan, kita bisa diskusikan bersama," terang Trenggono.

Selain pengelolaan perikanan tangkap yang terukur, Trenggono juga mendorong perubahan ke arah budidaya laut atau marine culture sebagai strategi jangka panjang. Upaya tersebut tetap dapat dilakukan meski kondisi anggaran negara terbatas.

"Kita sudah membuat model-model dengan di tengah situasi sistem anggaran yang mepet, tapi kita harus berusaha sedapat mungkin dengan cara menghadirkan investasi dan seterusnya, kita lakukan itu. Tujuannya supaya apa? Supaya potensi-potensi yang ada di wilayah atau di daerah itu bisa berkembang dengan baik," tambah Trenggono. (rea/hns)