Pasardana.id – Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut kerugian negara mencapai Rp 1,98 triliun.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (15/7) menyebutkan perhitungan tersebut didapat dari selisih perhitungan harga pengadaan laptop.
"Kerugian keuangan negara yang timbul bersumber dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain artinya keuntungan penyedia diambil dari selisih mendapatkan harga dari principal yang tidak sah," ujarnya.
Berikut dua selisih keuntungan penyedia pengadaan laptop Chromebook yang dinilai oleh Kejagung sebagai kerugian negara, yakni Item Software (CDM) senilai Rp 480.000.000.000; dan Mark-up laptop diluar CDM senilai Rp 1.500.000.000.000.
"Sehingga total kerugiannya senilai Rp 1.980.000.000.000," kata Qohar.
Qohar juga menyebut penyedia pihak ketiga dalam pengadaan tersebut adalah PT Bhinneka Mentaridimensi. Namun, belum ada keterangan dari pihak tersebut terkait dengan kasus ini.
Sementara, dalam kasus ini, pada 2020 sampai 2022, Kemendikbudristek melaksanakan kegiatan pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk PAUD, SD, SMP dan SMA dengan total anggaran sebesar Rp 9.307.645.245.000 yang bersumber dari APBN dan DAK yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia.
Pengadaan ini bertujuan agar dapat digunakan untuk anak sekolah termasuk daerah 3 T yakni Terdepan, Terluar dan Tertinggal. Total pengadaan sebanyak 1.200.000 unit laptop.
Namun dalam pelaksanaannya, ada 4 pejabat di Kemendikbudristek yang diduga melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya. Mereka membuat juklak (petunjuk pelaksanaan) yang mengarahkan pembelian laptop ke produk tertentu yaitu ChromeOs sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Pasalnya, ChromeOs ini dalam penggunaan untuk guru dan siswa tidak optimal dikarenakan ChromeOs sulit digunakan di daerah 3T lantaran kondisi internetnya yang belum maksimal. Sementara, Chromebook tersebut hanya dapat berfungsi jika tersambung internet.
Adapun keempat pejabat itu antara lain; Direktur SMP Kemendikbudristek 2020-2021 a/n Mulatsyah, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek 2020-2021 a/n Sri Wahyuningsih, Mantan stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim a/n Jurist Tan, dan Mantan Konsultan Teknologi pada Kemendikbudristek a/n Ibrahim Arief.
Keempatnya kemudian dijerat sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Qohar belum membeberkan apakah ada keuntungan pribadi yang diterima oleh keempatnya dalam pengadaan laptop ini.
"Terhadap keempat orang tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup, maka pada malam ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," tutur Qohar.
Akibat perbuatannya, keempat tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
加载失败()